Dana Haji Akan Dijadikan Pembangunan Infrastruktur, Bolehkah?
Dana Haji (Foto:jakartarakyat)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Dana haji disebut-sebut memungkinkan untuk dijadikan dana pembangunan infrastruktur. Menurut pengamat infrastruktur dari Universitas Indonesia Wicasono Adi, dana haji ini memang bisa menjadi stimulus.

Meski begitu, ada satu hal yang mesti diperhatikan pemerintah yaitu terkait Undang-undang (UU) Penyelenggaraan Ibadah Haji.

“Perangkat legalnya atau regulasi pengelolaan dana haji untuk infrastruktur itu yang kita belum punya. Terlepas dari bisa tidaknya dana itu digunakan, secara teknis nggak ada masalah,” tutur Wicaksono kepada pers, Selasa (1/8).

Menurut Wicaksono Pemerintah harus melakukan peninjauan terlebih dahulu soal rencana penggunaan dana haji itu melanggar atau telah sesuai dengan UU.

Bila sudah sesuai, berarti tak ada masalah dana haji dipakaikan untuk infrastruktur. Sebaliknya, bila ditemukan ketidaksesuaian di dalam UU, maka mesti ada legalitas yang mengatur penggunaan dana haji untuk infrastruktur.

Pembahasan soal legalitas ini, tak hanya melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun juga dengan DPR sebab menyangkut UU.

DPR nantinya yang mengawasi berjalannya UU Penyelenggaraan Ibadah Haji atau bidang agama secara keseluruhan adalah Komisi VIII. “Ini tergantung seberapa intensif pemeintah melobi dan mengajak dialog pihak-pihak terkait. Yang jelas itu dananya siap,” jelas Wicaksono.

MUI, lanjutnya, sebagai lembaga yang mengatur kemaslahatan umat, sudah memberi “lampu hijau” terhadap penggunaan dana haji untuk infrastruktur. Artinya, calon jamaah haji tak akan dirugikan soal hal tersebut.

Sementara Kementerian Agama (Kemenag) berperan untuk memberi izin lebih lanjut untuk mengonversi dana haji untuk pembiayaan infrastruktur.

“Jadi ketika pemerintah dapat acc dari DPR atau bersepakat dana haji ini boleh untuk infrastruktur bersama dengan konsekuensinya, maka Kemenag nanti yang memberikan izin. Baru dana itu bisa digunakan,” lanjut Wicaksono.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengembangkan teknologi pemanfaatan limbah plastik untuk material perkerasan infrastruktur jalan berupa aspal plastik.

Pengembangan teknologi tersebut dilatarbelakangi jumlah sampah plastik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Diperkirakan pada tahun 2019 mendatang, limbah tak terurai ini mencapai 9,52 juta ton atau 14 persen dari total sampah yang ada di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, potensi limbah plastik yang bisa diubah pemanfaatannya menjadi jalan sepanjang 190.000 kilometer. Estimasi ini berdasarkan asumsi plastik yang dipakai sekitar 2 – 5 ton untuk setiap 1 kilometer jalan.

“Hasil sementara ini, aspal dengan tambahan material sampah plastik jauh lebih lengket, secara teknis stabilitasnya pun lebih baik. Keuntungannya akan lebih tahan terhadap deformasi, dan daya lekat tinggi,” papar Kepala Balitbang Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga kepada pers, Sabtu (29/7).

Dana yang diperlukan untuk mengaspal jalan sepanjang 700 meter ini senilai Rp.600 juta untuk satu kali lapisan dengan ketebalan 4 sentimeter.

Tentu saja, lanjut Danis, biaya ini jauh lebih murah dengan tingkat stabilitas 40 persen lebih tinggi dibanding aspal tanpa plastik. Pasalnya, jalan aspal tanpa plastik mesti dilapisi berulang untuk mencapai stabilitas memadai.

“Setelah uji coba ini, Balitbang akan melakukan pengamatan secara transversal, dan longitudinal,” jelas Danis.