Dulu Tidak Dilirik, Sekarang Diincar Semua Kalangan
Ilustrasi (Foto: summareconbekasi)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Dahulu tidak lirik, sekarang diincar semua kalangan. Kalimat inilah yang cocok untuk menggambarkan dahulu nyaris tak ada pengembang properti bahkan kelas menengah ke bawah yang menggunakan transportasi umum sebagai nilai jual proyeknya. Jikalau ada, tak dipromosikan secara intens.

Berbeda dengan sekarang. Menyusul masifnya pembangunan moda transportasi massal seperti mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT), bus rapid transit (BRT) seperti busway serta kereta komuter, di megapolitan Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) serta kota besar lain. Para pengembang properti tak sungkan lagi secara terbuka menggunakan akses transportasi umum sebagai nilai jual proyeknya.

Apalagi, dengan lalu lintas yang semakin padat karena terus bertambahnya penggunaan kendaraan pribadi. Pengembangan hunian terpadu (mixed use development) terintegrasi dengan transportasi massal atau kerennya disebut transit oriented development (TOD) menjadi tren.

Menurut Direktur Utama PT Duta Paramindo Sejahtera, Rudy Herjanto Saputra, pengembang mixed use Green Pramuka City seluas 12,9 hektare, Jl Jend A Yani, Jakarta Pusat, melalui rilis yang dikirim Direktur Marketing Green Pramuka City Jeffry Yamin di Jakarta, Kamis (5/10/2017), pengembangan properti dengan konsep TOD mesti didukung pengembang apartemen di Jakarta.

Green Pramuka dikatakan sejak awal dikembangkan terintegrasi dengan jaringan transportasi umum, khususnya busway selain dekat dari jalur kereta komuter Jakarta-Bekasi.

Pengembang juga menyediakan shelter bus Damri rute Jakarta-Bandara dan pool layanan kendaraan online untuk memudahkan penghuni memakai transportasi publik.

“TOD sejak awal menjadi konsep pengembangan Green Pramuka yang mengintegrasikan hunian, pusat bisnis dan komersial dengan jaringan transportasi publik,” tuturnya.

Properti yang dikembangkan dengan konsep TOD, lanjutnya, sebaiknya mixed-use development yang mencampur berbagai fungsi di satu lokasi. Jadi, di kawasan penghuni dapat berdiam sekaligus bekerja serta memenuhi aneka kebutuhannya dengan mobilitas hanya berjalan kaki atau bersepeda.

Sedangkan ke luar kawasan memakai angkutan umum yang mudah diakses dari tempat tinggalnya. Dengan begitu mobilitas lebih efisien, kemacetan lalu lintas, polusi, dan penggunaan energi dapat diminimalisir.

Menurut Rudy, penyediaan jejaring atau integrasi proyek dengan angkutan massal oleh pengembang semakin penting menjelang pelaksanaan Pergub DKI Nomor 25 Tahun 2017 tentang pengendalian lalu lintas melalui electronic road pricing (ERP).

Adapun sembilan ruas jalan yang akan terkena aturan jalan berbayar di Jakarta diantaranya Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Majapahit, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Jenderal Gatot Subroto, dan Jalan HR Rasuna Said.

“Dengan kebijakan itu pergerakan masyarakat akan makin tergantung pada moda transportasi umum. Bagi penghuni Green Pramuka (yang terkoneksi angkutan massal), hal itu menguntungkan. Penghuni lebih mudah mencapai tujuannya, kemacetan jalan berkurang, begitu pula kebutuhan area parkir sehingga (lahannya) dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka,” tuntasnya.