Maurin Sitorus (Foto: PUPR)
Maurin Sitorus (Foto: PUPR)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Proyek pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dibutuhkan sumber pendanaan jangka panjang.

Tantangan program ini sekaligus menjawab kebutuhan penyediaan perumahan terhadap jangkauan, ketersediaan, adanya akses ke perbankan dan keberlanjutan.

Pasar  Modal menjadi alternatif pilihan untuk mendapatkan sumber pendanaan jangka panjang bagi perumahan.

“Tantangan yang kita hadapi ini mencakup empat hal pokok yaitu mengenai Affordability atau keterjangkauan oleh MBR, Accessibility atau aksesibilitas ke perbankan oleh MBR, Availability atau ketersediaan dana dan Sustainability atau keberlanjutan dari Program Pembiayaan Perumahan,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus, di Jakarta, Selasa (4/10).

Selain pasar modal yang perlu dikembangkan, Maurin Sitorus juga mengatakan ada dana-dana lain sebagai sumber Dana Jangka Panjang. “Sumber Dana jangka panjang dapat kita himpun juga dari Asuransi, Dana Pemerintah, Reksadana, Tabungan Perumahan dan Tabungan Tunjangan Hari Tua,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Maurin, dana jangka panjang ini perlu untuk dihimpun dan dikembangkan karena akan mendukung dalam bantuan pembiayaan perumahan untuk MBR.

Oleh sebab itu, Pemerintah melalui Direkorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memiliki beberapa skema bantuan pembiayaan perumahan, antara lain skema KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahtera FLPP), bantuan pembiayaan KPR Sejahtera Subsidi Selisih Bunga (KPR Sejahtera SSB).

Selain itu, pemerintah juga memberikan Bantuan Uang Muka (BUM) untuk MBR. Khusus untuk BUM diberikan untuk pembelian rumah tapak bersubsidi.

Kemudian, pagu RAPBN 2017 untuk pembiayaan perumahan  adalah sebesar Rp. 15,6 Triliun.  Alokasi anggaran sebesar itu digunakan untuk KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp, 9,7 Triliun (120.000,- Unit), KPR Sejahtera SSB sebesar Rp. 3,7 Triliun (225.000,- Unit) dan alokasi untuk BUM sebesar Rp. 2,2 Triliun (550.000,- Unit).

Sementara itu, perwakilan dari MBR berharap pemerintah pada implementasinya diharapkan tak mempersulit masyarakat kecil. “Saya sangat antusias sekali terhadap program-program pemerintah saat ini khususnya untuk bantuan pembiayaan rumah bagi MBR. Tapi saya minta prakteknya jangan ada yang dipersulit seperti rumitnya pengurusan pangajuan KPR,” tegas Muthoary.