Kawasan Jakarta Masih Jadi Tempat Hunian Primadona
Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Bank Indonesia enggan berkomentar soal pembelian rumah tanpa uang muka alias down payment (DP) Nol Rupiah, menanggapi rencana pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih versi hitung cepat, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Melalui program ini, diharapkan warga Jakarta berkesempatan bisa memiliki tempat tinggal sendiri.

“Saya tidak mau komentar, regulasi tetap berlaku. Kalau dijamin pemerintah bisa saja. Tapi saya belum bisa diberikan informasi lebih. Dibaca dulu nanti aturannya,” tutur Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Tirta Segara, di Gedung Thamrin BI, Jakarta Pusat, Kamis (20/4).

Kendati demikian, Tirta Segara mengatakan, program tersebut bisa saja berjalan jika ada jaminan khusus dari pemerintah. Sebelumnya, Sandiaga menyatakan, dirinya dan Anies siap merealisasikan program perumahan tanpa DP. Pasangan ini akan menganggarkan Rp 2,5-3 triliun pada tahun pertama. “Kalau dibagi lima tahun, tahun pertama target kita antara Rp 2,5 sampai 3 triliun yang dibutuhkan. Ini yang harus dikomunikasikan dengan baik,” kata Sandiaga.

Sandiaga mengaku akan segera berkomunikasi dengan DPRD untuk membahas anggaran program tersebut. Ia juga sudah berdiskusi dengan berbagai pihak untuk segera merealisasikan programnya.

Sementara itu, banyak kalangan menilai pembiayaan kememilikan hunian tanpa DP punya risiko sangat tinggi bagi perbankan. Presiden Direktur Bank BCA, Jahja Setiaatmadja, membenarkan DP Nol Rupiah dapat dilakukan dengan risiko yang bisa diminimalisir.

Namun risiko tersebut tentunya sebagian akan ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, lewat suatu jaminan ke perbankan yang terlibat. “Namanya kredit selalu ada risiko. Nah mungkin kenapa bisa dibilang 0%, ada semacam jaminan Pemda atau hal-hal lain,” kata Jahja ditemui di Hotel Indonesia, Jakarta.

Menurut Jahja, sebagaimana bankir lainnya, tentu pihaknya juga masih menerawang program pembiayaan KPR tanpa DP tersebut. Apalagi saat ini belum ada payung hukum yang mengaturnya dari BI maupun OJK. “Kan kita belum tahu, makanya harus tunggu yang konkret seperti apa kita jajaki. Ketentuannya seperti apa, baru kita bantu support,” ujar Jahja.

Diungkapkannya, selama ini BCA memang tidak bermain langsung dalam pembiayaan perumahan untuk untuk KPRS (Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera). Namun lewat BCA Syariah dan bank lainnya.

“Memang kalau small market itu adanya di BCA Syariah kalau untuk KPRS. Kita ada 2 KPR Syariah dan lewat BTN. Kita kan juga kasih (kredit) ke BTN kalau tidak salah Rp 2 triliun, karena dia spesialisnya kerjakan KPRS, mending kita kasih bunga murah terserah dimanfaatkan BTN. Yang penting manfaat, bukan siapa yang jalankan,” pungkas Jahja.

(dtk)