ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Sebaiknya perlu tahu, begini jika masalah kredit macet timbul bagi pengguna fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pasalnya, jika kredit macet masih menjadi masalah yang kerap ditimbulkan oleh kreditur rumah atau pengguna KPR.

Deputi Direktur Direktorat Pelayanan Konsumen OJK Rela Ginting membenarkan tentang resiko kredit macet tersebut rentan terhadap aspek konsumen. “Di dalam aspek konsumen, aspek konsumen pertama ada risiko kredit macet di situ,” katanya dalam diskusi ‘Property & Mortgage Summit 2017’ di Jakarta,┬ábelum lama ini.

Selain persoalan tersebut, lebih jauh Rela Ginting juga menjelaskan, pemahaman masyarakat terhadap produk KPR berbasis syariah juga masih cenderung rendah. Rela Ginting pun mengimbau pihak terkait untuk memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat agar produk KPR berbasis syariah bisa terlayani dengan baik.

“Kemudian konsumen juga kurang teliti milih developer. Kadang dia gantungkan dirinya kepada bank. Jadi kalau pameran begitu biasanya booth devoper sebelahnya ada bank. Jadi dia pikir banknya sudah teliti. Jadi dia enggak ngecek lagi secara pribadi kualitas dari developer,” tambah Rela Ginting.

Kemudian, Rela Ginting mengatakan, sejauh ini pemahaman masyarakat atau kreditur rumah terhadap masalah itu juga masih terbatas, terutama soal percepatan pelunasan KPR terkait adanya denda.

“Banyak orang sekarang lunasi dengan cepat karena mungkin tiba-tiba dia punya duit, tapi ada yang take over, itu misalnya. Nah, biasanya itu ada konsekuensi biaya itu konsumen enggak paham. Maka kita harus transparan kepada konsumen di awal bahwa ada konsekuensi jika dilakukan pelunasan lebih awal,” kata Rela Ginting.

Selain itu, Rela Ginting menilai soal ketidakpahaman pengguna KPR mengenai pola perhitungan suku bunga juga masih menjadi masalah yang ditemui dalam permasalahan KPR.

“Termasuk yang saya katakan tadi di awal, suku bunga fix kadang-kadang konsumen tidak memahaminya. Apalagi kalau diterapkan setelah kreditnya nunggak. Kalau dari awal dijelaskan mungkin lebih mudah sehingga aspek ini perlu kita tingkatkan transparansinya,” kata Rela Ginting.

Sementara itu, lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau agar bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) lebih selektif dalam bekerja sama dengan pengembang atau developer dalam memberikan pinjaman.

Ia menambahkan, pentingnya bank untuk lebih teliti memilih developer yang hendak diajak bekerja sama guna menghindari risiko bagi perbankan. “Bisa dipastikan sehingga risiko buat pihak bank, sehingga kriterianya perlu diperketat khususnya reputasi developernya,” katanya.

Yang dikhawatirkan, masih dikatakan Rela Ginting, seperti ada bank di daerah yang abai terhadap risiko-risiko yang bisa dihadapinya jika bekerja sama dengan developer dengan rekam jejaknya belum jelas dan teruji.

“Kadang di daerah nih, kadang ada pemimpin cabang (bank) yang lakukan kerjasama tanpa ada semacam evaluasi dari (bank) pusat. Sehingga pemimpin cabang kerjasama dengan developer yang reputasinya kurang,” jelasnya.

Oleh sebab itu, maka pihaknya mengimbau agar pihak developer lebih bersikap terbuka mengenai produk-produk rumah yang digarapnya. “Dari developer, bahwa dia harus tingkatkan transparansi terhadap proses pembangunan rumah bagaimana dia akan bangun rumah tersebut,” terangnya.

OJK, menurut dia, sudah pernah berbicara dengan Kementerian Perdagangan terkait memberikan perlindungan kepada konsumen di bidang perumahan.

“Salah satu yang diharapkan itu bahwa nanti developer-developer itu nanti memiliki pihak yang menangani pengaduan konsumen. Jadi kalau misalnya kualitasnya enggak sesuai, developer terlambat membangun, maka setiap developer punya itu,” tambahnya.