Baru 2,5 Persen MBR Akses Rumah Murah, Sesulit Itukah Pembelinya?
Rumah Murah (Foto: kupastuntas)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Dari program perumahan bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baru 2,5 persen yang bisa mengakses KPR bersubsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lana Winayanti menyatakan ada 4 isu pokok terkait permasalahan pembiayaan perumahan.

Isu tersebut yaitu affordability (keterjangkauan), availability (ketersediaan baik pembiayaan maupun suplai rumah), accessibility (aksesibilitas perumahan), dan sustainability (keberlanjutan pasokan pembiayaan).

 “Makanya program perumahan ini butuh kerja sama semua pihak,” tuturnya saat bicara di Investor Gathering di Jakarta, baru-baru ini.

Pemerintah daerah memiliki peran penting terkait 4 isu utama perumahan, untuk memberikan jaminan akses masyarakat kepada perbankan. Lana menyatakan peran PT Sarana Multigriya Finansial (SMF/Persero) mesti ditingkatkan untuk penyediaan suplai dana jangka panjang dan berkelanjutan dari pasar bursa.

 

“Kebutuhan dana untuk program perumahan sampai kapanpun tidak bisa dipenuhi APBN. Jadi dibutuhkan cara-cara kreatif untuk terus meningkatkan alternatif pembiayaan perumahan. Yang penting juga adalah efisiensi, kemudahan, dan penyaluran yang tepat sasaran. Kami masih terus mengkaji beberapa sistem pembiayaan perumahan ini untuk mendapatkan pola terbaik”

 

SMF yang berperan dalam penerbitan sekuritisasi dan pembiayaan sekunder perumahan jika bekerjasama dengan program tabungan perumahan rakyat (Tapera) hasilnya akan sangat signifikan. Masyarakat yang memperoleh akses ke pembiayaan perumahan akan bertambah banyak.

“Kebutuhan dana untuk program perumahan sampai kapanpun tidak bisa dipenuhi APBN. Jadi dibutuhkan cara-cara kreatif untuk terus meningkatkan alternatif pembiayaan perumahan. Yang penting juga adalah efisiensi, kemudahan, dan penyaluran yang tepat sasaran. Kami masih terus mengkaji beberapa sistem pembiayaan perumahan ini untuk mendapatkan pola terbaik,” jelasnya.

Selain itu,Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga mengatakan rencananya yang akan meresmikan perumahan di tiga kawasan Transit Oriented Development (TOD), diantaranya Pondok Cina, Tanjung Barat, dan Palmerah.

Baginya, perumahan tiga kawasan TOD terdiri dari apartemen untuk MBR, apartemen kelas menengah ke bawah, dan apartemen KPR Mikro dengan total sebanyak 10.000 unit.

Kemudian, dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan, harus dilakukan cara-cara kreatif untuk pemenuhan kebutuhan perumahan.

Sama halnya dengan membangun hunian vertikal lantaran kian berkembangnya urbanisasi di kawasan perkotaan dan minimnya lahan untuk membangun perumahan.

“Dengan konsolidasi lahan dan dibangun secara insentif, mudah-mudahan rumah ke atas bisa terwujud dan lebih sedikit tanah yang kita butuhkan,” kata Sofyan.

Pihaknya juga akan mendukung sepenuhnya masalah penyediaan lahan untuk membangun perumahan, khususnya yang terkait perizinan pengadaan dan sertifikasi lahan.

“Setiap hambatan yang ada di lapangan silahkan sampaikan, akan saya perbaiki sehingga tidak jadi beban bapak ibu sekalian. Reformasi membuat perumahan untuk rakyat harus lebih mudah,” ucap Sofyan.