Banyaknya Gedung di Senayan, Muka Tanah Turun Hingga 20cm per tahun
Banyaknya Gedung di Senayan (Foto: flickr)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Pembangunan gedung-gedung tinggi di Jakarta diklaim memberikan efek tersendiri terhadap lingkungan dan kehidupan penduduk di sekitar wilayahnya.

Dampak masif pembangunan gedung yang sangat terasa ialah land subsidence atau penurunan muka tanah. Salah satu lokasi dengan penurunan muka tanah yang sangat besar adalah kawasan Senayan.

“Di Jakarta itu paling parah adalah land subsidence atau penurunan muka tanah. Di Senayan ada sekitar 20 sentimeter per tahun. Ini karena banyaknya gedung tinggi membuat tanah turun,” papar Direktur RUJAK Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja, di Hotel Le Meridien Jakarta, baru – baru ini.

Keadaan mengkhawatirkan ini membuat Elisa bertanya-tanya, apakah Jakarta memerlukan gedung-gedung tinggi.

Pasalnya, menurut data CTBUH tahun 2015, Jakarta merupakan kota terbanyak yang mempunyai gedung setinggi 200 meter atau lebih berjumlah 7 gedung. Total tinggi gedung-gedung yang dibangun di Jakarta menyentuh angka 1.588 meter.

Posisi ini diikuti Nanjing, Nanning, dan Shenzhen di China yang ada di posisi kedua dengan masing-masing 5 pencakar langit.

Sepanjang tahun 2015 lalu, Jakarta sukses menjalankan penyelesaian 9 gedung dan membuatnya berada di peringkat kedua sebagai negara dengan penyelesaian gedung paling banyak.

Pemakaian energi berlebih dan emisi karbon dioksida yang dibuat gedung-gedung tinggi selanjutnya juga akan jadi masalah yang berdampak global.

Mengutip data American Institute of Architecture (AIA) pada 2010, Elisa menuturkan bahwa gedung-gedung tinggi ini mengonsumsi energi sampai 47,6 persen.

Sekitar 75 persen listrik yang dihasilkan di Amerika Serikat (AS) pada periode ini diserap gedung-gedung tinggi, sedangkan 25 persen selebihnya didistribusikan ke sektor-sektor lainnya.

“Pada saat bersamaan, emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari gedung-gedung tinggi bisa mencapai 44,6 persen, lebih besar dari transportasi yang hanya menyumbang 36 persen,” jelas Elisa.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, masih banyak daerah di Indonesia yang belum mempunyai peraturan daerah (perda) tentang bangunan gedung.

13 tahun sejak UUBG diundang sampai sekarang ini, hanya 424 dari 509 kabupaten/kota yang telah mempunyai perda bangunan gedung atau sekitar 83,3 persen.

Ini artinya masih ada 16,7 persen kabupaten/kota yang belum mempunyai perda bangunan gedung.

“Yang belum selesai, tahun 2017 harus bisa diselesaikan. Untuk masalah pendanaan, diusahakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau niaga dalam pembinaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” tutur Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo, di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (22/11).

(kps)