Ilustrasi rumah tapak. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Untuk merealisasikan program rumah DP Nol rupiah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menggandeng ratusan pengusaha asal Dubai, Uni Emirat Arab yang tertarik berinvestasi di Jakarta.

“Kemarin kan saya berkunjung ke Dubai. Mereka ingin datang ke sini sekitar 300 pengusaha yang tertarik berinvestasi di bidang perumahan,” ujar Sandi, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Sandi mengungkapkan para investor itu, tertarik konsep perumahan murah. Lebih lanjut Sandi mengharapkan investasi tersebut nantinya juga bisa dikolaborasikan dengan program DP Nol Rupiah yang rencananya akan mulai dilaksanakan pada tahun 2018.  “Mereka sangat tertarik untuk perumahan murah, affordable housing yang seandainya cocok bisa dikaitkan dengan program dengan DP Rp 0,” paparnya.

Terkait itu, sebelumnya usai berpartisipasi dalam Investment Corporation of Dubai (ICD) Global Investment Forum di Dubai, Sandi menargetkan Investasi Asing di DKI Jakarta hingga Rp 1.000 triliun.

“Saya mau dalam 5 tahun ke depan Rp 1.000 triliun (investasi asing) masuk ke Jakarta, Rp 100 triliun itu tahun depan. Tapi saya ingin masif ke depannya Rp 1.000 triliun masuk untuk ciptakan lapangan kerja padat karya,” ujar Sandi.

Seperti diketahui sebelumnya, angka backlog hunian atau kebutuhan penyediaan rumah di Indonesia di tahun 2015 mencapai 11,4 juta unit. Pemerintah punya tekad yang kuat untuk bisa memangkas jumlah tersebut.

Disisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki program uang muka atau DP (Down Payment) Rp 0 dalam menjawab kebutuhan penyediaan rumah untuk masyarakat Jakarta. Lantas, mampukah program itu bisa membantu capaian target pemerintah dalam Program Sejuta Rumah nantinya?

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, sejatinya tiap Pemda dipersilakan berinovasi dalam percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat. Realisasi program sejuta rumah sejauh ini pun juga tak terlepas dari dukungan Pemda dengan inovasi dan dukungannya masing-masing dalam percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat daerah masing-masing.

“Soal kebijakan DP Rp 0, apapun itu Pemda punya program, kita sangat dukung karena bisa mendukung capaian program sejuta rumah. Prinsipnya yang penting mereka punya konsep dan ada solusinya. Sepanjang program pemerintah daerah itu tidak menyalahi aturan dan bisa membantu bertambahnya rumah hunian tadi, kita support lah,” katanya saat ditemui dalam jumpa pers di Kementerian PUPR, Jakarta, baru-baru ini.

Tentang program DP Rp 0 sendiri, belum ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait realisasi program tersebut. Kendati demikian, pemerintah pusat menyerahkan seluruh kebijakan pada pemerintah daerah, sejauh hal itu tidak menyalahi aturan.

“Itu otoritas daerah yang bersangkutan. Saya kira kalau masing-masing daerah memiliki program sendiri, itu artinya sudah mempunyai solusi, termasuk soal penyediaan lahan,” pungkasnya.

Khalawi mengakui program sejuta rumah masih memiliki kendala dalam penyediaan lahan hingga perizinan di daerah. Untuk itu dia apresiasi setiap inovasi yang dilakukan oleh Pemda dalam mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakatnya masing-masing.

“Sekarang kan kita bangun kurang lebih 800 ribu unit per tahunnya. Memang belum begitu signifikan. Tapi minimal sudah ada semangat. Pemerintah ada program, dan yang penting sudah kita gaungkan dan dorong juga pengembang untuk membangun dalam skala besar dengan komposisi hunian yang berimbang,” tandasnya.