Kementerian PUPR minta MBR hijrah ke Rusunawa. (Foto: ist)
Kementerian PUPR minta MBR hijrah ke Rusunawa. (Foto: ist)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Bakal jadi hunian alternative, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diminta hijrah ke Rumah susun sewa (Rusunawa).

Hal tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin saat menghimbau kepada MBR yang tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni di kawasan kumuh.

Selain bisa dijadikan alternatif hunian yang layak, rusunawa juga dapat mengurangi pemanfaatan lahan untuk perumahan di kawasan perkotaan.

Menurut Syarif, apabila sekarang ini masih banyak masyarakat yang menolak tinggal di rusunawa, dikarenakan belum memiliki pemikiran yang tepat tentang kehidupan di hunian vertikal.

“Sekitar 11,4 juta penduduk di Indonesia masih belum punya rumah sendiri, jadi Kementerian PUPR tetap mendorong MBR di kawasan perkotaan agar mau tinggal di rusunawa,” kata Syarif di Jakarta, Rabu (28/9).

Lebih lanjut dikatakan Syarif, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR terus melaksanakan perencanaan dan mengevaluasi hasil pembangunan rusunawa yang telah dibangun selama ini.

Oleh sebab itu, jika tidak dimulai pembangunan rusunawa sejak dini, dikhawatirkan lahan-lahan yang ada sekarang ini, tidak akan mencukupi untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat.

Syarif menambahkan, dibutuhkan perencanaan yang matang dari proses pembangunan hingga pasca berdirinya bangunan rusunawa sampai dihuni oleh masyarakat. “Apalagi saat ini keberadaan lahan-lahan untuk perumahan semakin terbatas. Ini harus kita antisipasi jangan sampai malah tumbuh kawasan kumuh baru di perkotaan,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak seperti rusunawa jumlahnya jauh lebih banyak daripada rusunawa yang tersedia.

“Kami hanya berusaha menyiapkan rusunawa yang nyaman untuk dihuni bagi masyarakat dengan harga sewa yang lebih terjangkau,” ujarnya.

Kemudian, Rusun yang dibangun pemerintah di kawasan perkotaan, masih dikatakan Syarif, seperti di Jakarta terlihat sudah mulai dihuni oleh masyarakat dan jarang yang kosong. Fasilitas yang disediakan Kementerian PUPR bersama pemerintah daerah pun sudah mencukupi untuk hidup, mengingat rusunawa itu sudah dilengkapi listrik, air bersih, tempat tidur, lemari pakaian dan ada pengelolanya.