Bagi Warga Tak Mampu, Pemerintah Sediakan 80% Rumah Subsidi
Rumah Subsidi (Foto: sil)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Pemprov DKI Jakarta akan mengeluarkan program hunian yang terdiri dari empat kategori. Semuanya berupa rumah susun (rusun) yang segmennya akan disesuaikan dengan kelas perekonomian, sedangkan bagi masyarakat tidak mampu akan dikhususkan berupa rumah subsidi sebanyak 80 persen.

“Fokusnya warga yang terkena dampak normalisasi, cukup bayar pemeliharaan Rp.5.000-Rp.15 ribu per hari. Selain itu kesehatan, Transjakarta, dan biaya sekolah juga gratis,” papar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota Jakarta, Senin (10/10).

Kemudian, kategori kedua, rusun ini dibangun dengan harga murah setara kos-kosan yang diperuntukkan kalangan menengah.

Rusun tersebut akan berdiri di atas fasilitas umum layaknya stasiun mass rapid transit (MRT) atau light rail transit (LRT). Kalangan pekerja dapat tinggal di hunian ini dan tak harus tinggal di pinggiran dengan mengeluarkan biaya lebih untuk transportasi besar.

Kategori ketiga ialah ditujukan kepada masyarakat yang mendapatkan gaji lebih dari Rp.10 juta. Rusun tersebut dapat dicicil di luar tanah hingga jika ingin dijual kembali mesti ke pihak pemprov.

Harganya akan dipatok menurut nilai jual obyek pajak (NJOP) hingga nantinya jika ingin dijual kembali akan mengalami kenaikan.

Terakhir kategori keempat memakai lahan milik masyarakat yang akan dibangun rusun. Kompensasi untuk pemilik lahan akan memperoleh rusun dengan luas sebanyak dua kali lahan yang dimilikinya. Hanya saja, tambah Ahok, kategori terakhir ini masih diatur mengenai legalitasnya, sebab belum ada aturannya.

“Jadi hunian di Jakarta akan ditata dengan empat model ini sambil kita matangkan aturannya. Yang kemampuannya rendah kita akan bantu dengan subsidi modal kerja, kesehatan, pendidikan, jadi sifat subsidinya juga nggak hangus sia-sia karena kita bisa berharap menciptakan generasi yang lebih baik,” tambahnya.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, penyediaan ruang perkantoran di pusat bisnis (Central Business District/CBD) Jakarta sangat banyak. Pada kuartal II tahun 2016 nyaris 5,48 juta meter persegi.

Nantinya, 2019 diprediksi akan ada kenaikan pasokan sekitar Rp.2 juta meter persegi. Pasok melimpah di koridor Jl. Jend Sudirman, pada umumnya luas ruang perkantoran 100 ribu meter persegi.

Suplai ini berasal dari renovasi gedung-gedung lama sebab pengembang kesulitan mencari lahan kosong untuk dibangun gedung baru.

Tambahan suplai terjadi di kawasan non-CBD meliputi koridor bisnis TB Simatupang, Jakarta Selatan. Di koridor yang dilewati jalan tol JORR Ulujami-Cikunir tersebut pasokannya sekarang ini di atas 833 ribu meter persegi. Di Jl. TB Simatupang gedung yang akan selesai dibangun pada 2019 sekitar 755 ribu meter persegi.

“Hanya 40 ribuan meter persegi yang masih planning meskipun izin membangunnya sudah keluar,” kata Ferry Salanto Associate Director Research Colliers International Indonesia, kepada pers di Jakarta, belum lama ini.

(he)