rumah subsidi
Kebutuhan rakyat (backlog) ternyata harus menuai banyak kendala .

SAMARINDA, INAPEX.co.id – Kekurangan rumah tinggal yang menjadi kebutuhan rakyat (backlog) ternyata harus menuai banyak kendala dan terhambat di Kalimatan Timur (Kaltim).

Kemudian apa yang menjadi penyebab untuk mengurangi terjadinya kesenjangan kebutuhan rumah rakyat itu?

Ternyata penyebabnya tak lain yaitu masalah pemangkasan anggaran oleh Pemerintah Pusat. Sehingga, penggarapan hunian murah yang dicanangkan, penyelesaiannya dibatasi hanya sampai 75 %. 

Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, membenarkan, pemangkasan anggaran untuk mengatasi backlog sangat berdampak terhadap realisasi pada program tersebut.

“Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat untuk Pemprov Kaltim senilai Rp 1,5 triliun yang menyisakan kas daerah menjadi Rp 7,5 triliun,” kata Yusliando.

Menurutnya, pengaruhnya pemangkasan anggaran, bisa dilihat dari instruksi Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang membatasi penyelesaian kontrak pembangunan rumah hingga 75 persen.

Yakni, jika progres pembangunan belum sampai 75 persen dari nilai pagu anggaran sesuai kontrak, maka akan ditunda.  Namun, dia berharap agar bisa diselesaikan sampai 75 persen, karena bila progresnya sudah melebihi 75 persen, diperbolehkan untuk menyelesaikan hingga 100 %.

“Untuk mengurangi backlog, yang ditugasi membangun rumah-rumah berharga murah itu adalah pengembang. Adapun kami hanya membantu pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas terkait saja,” kata dia.

Yusliando melanjutkan, bantuan tersebut difokuskan khusus rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di Samarinda dan Balikpapan, sebutnya, terdapat empat perumahan yang terlibat.

Pihaknya sudah berupaya untuk membantu para pengembang dalam pembangunan tersebut. Sebab, pengembang yang menjual rumah dengan harga murah, tentu akan kesulitan untuk membangun fasilitas penunjangnya juga.

Disinggung realisasi dua program tersebut, Yusliando mengatakan, masih akan berkoordinasi dengan Dinas PU Kaltim. Pun begitu, diketahui, menurut data Badan Pusat Statistikbacklog masyarakat yang belum memiliki rumah di Kaltim pada Juli lalu mencapai 150 ribu unit.

Sementara itu, terdapat sekira 35 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang separuhnya sudah mulai terbantu melalui program bedah rumah sampai tahun ini. Sebelumnya, Pemprov Kaltim menarget agar dapat terealisasi 12 ribu unit rumah layak huni pada 2018.