Maurin Sitorus.
Maurin Sitorus.

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Diawal tahun 2017, skema baru kredit pemilikan rumah (KPR) dapat dipastikan untuk para pekerja informal.

Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian (PUPR) Maurin Sitorus membenarkan, dalam skema ini, para pekerja informal bakal mendapat bantuan uang muka (down payment/DP) rumah dengan kisaran 20 persen-30 persen dari harga rumah.

“Tahun 2017 ini kami perkenalkan satu skema namanya bantuan pembiayaan perumahan berdasarkan gabungan. Ini akan sangat memberikan akses yang besar bagi pekerja informal. Nanti skema ini pemerintah akan berikan bantuan DP secara gratis kepada pekerja informal 20 persen-30 persen,” ujar Maurin Sitorus di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, belum lama ini.

Kendati demikian, Maurin juga menjelaskan tentang persyaratan untuk pekerja informal tersebut harus memiliki tabungan minimal 5 persen dari harga rumah yang akan dibeli.

Selain itu, pekerja informal ini juga harus memiliki rekening tabungan setidaknya 6 bulan hingga 1 tahun.  Hal ini untuk melihat besaran pendapatan yang bisa disisihkan per bulannya sebagai bahan pertimbangan bagi bank.

‎”Tapi pekerja informal ini diharuskan untuk menabung dulu mungkin 6 bulan atau 1 tahun. Kalau bank menilai, dari situ akan terlihat berapa penghasilan dari masyarakat pekerja informal ini,” tambah Maurin.

Nantinya, tabungan yang dimiliki pekerja informal tersebut akan digabung dengan bantuan DP dari pemerintah sebagai uang muka KPR.

Kemudian sisa dari harga rumah tersebut yang akan dicicil oleh pekerja.

‎”Setelah menabung, dia akan berkontribusi 5 persen dari harga rumah. Misal pemerintah bantu 25 persen, tabungannya 5 persen, jadi 30 persen sudah langsung dibayar uang muka. Yang 70 persennanti akan dicicil oleh pekerja informal dengan suku bunga komersial.

Juga nanti akan dikembangkan skema asuransi yang dapat memitigasi atau mengurangi risiko pemberian KPR ke pekerja informal ini,” pungkasnya.