Segera ke JCC, Promo Rumah Tanpa Dp Sampai Berhadiah Elektronik
Ilustrasi (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Aturan perizinan rumah murah atau khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bakal dipangkas lagi. Langkah itu dilakukan Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Dalam aturan itu, kemudahan perizinan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberikan dengan syarat; luas lahan yang digunakan untuk pembangunan rumah MBR tidak boleh lebih dari 5 hektare dan paling sedikit 0,5 hektare.

Selain itu, lahan dengan luas tersebut juga harus berada dalam satu lokasi yang diperuntukan bangun rumah tapak. Bila syarat tersebut terpenuhi, pengembang akan mendapatkan kemudahan perizinan.

Kemudahan bisa berupa penghapusan izin, seperti izin lokasi, rekomendasi pell banjir, izin cut and fill serta analisis mengenai dampak lingkungan.

Arief M Edia, Kepala Puskom Kementerian Dalam Negeri mengatakan, kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mendukung percepatan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Selain itu, upaya dilakukan untuk membuat rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah lebih murah karena semua proses dipermudah,” katanya, belum lama ini.

Arief mengatakan, Peraturan Mendagri tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut atas keluarnya PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Sementara itu, pemerintah berjanji untuk menambah penyediaan rumah murah bersubsidi pada tahun depan. Penambahan pembangunan rumah murah ini dilakukan seiring makin besarnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam APBN.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin mengakui, tahun depan mengusulkan pagu anggaran perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp 9,1 triliun.

Jumlah itu naik dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp 8,2 triliun. Melalui pagu anggaran sebesar itu, Syarif mengatakan, jumlah rumah MBR yang bisa dibangun bakal semakin banyak.

Sebagai gambaran, pada tahun ini saja Kementerian PU-PR menargetkan membangun 13.000 rumah susun (rusun), 6.000 rumah tapak, dan 114.000 rumah swadaya bagi MBR. “Pagu anggaran naik Rp 1 triliun, sehingga kami akan menambah unit dibandingkan tahun 2017,”kata Syarif.

Menurut Syarif, penambahan unit rumah MBR ini akan diarahkan lebih banyak pada pembangunan rumah susun. Alasannya kebutuhan lahan untuk pembangunan rusun lebih kecil ketimbang pembangunan rumah tapak. Untuk wilayahnya, tahun depan pemerintah masih akan fokus pada pembangunan perumahan MBR di Pulau Jawa dan Sumatera.

Jawa dan Sumatera masih menjadi fokus penyediaan rumah murah karena angka kekurangan atau backlog di wilayah Indonesia bagian barat semakin tinggi. “Kami masih fokus di Jawa dan Sumatra, karena penduduknya semakin banyak,” katanya.