Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan. (Foto: PUPR).
Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan. (Foto: PUPR).

BOGOR, INAPEX.co.id, – Untuk mengatasi berbagai masalah disektor perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan PUPR melaksanakan Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan di Hotel Royal, Bogor, Jawa Barat.

“Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul di sektor perumahan baik itu rumah tapak maupun rumah susun,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Lukman Hakim.

Kegiatan itu juga melibatkan Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yunan Hilmy serta perwakilan Direktorat Rumah Umum dan Komersial serta Dinas Perumahan DKI Jakarta.

Lebih lanjut dikatakan Lukman, salah satu peraturan yang saat ini membutuhkan penanganan dan perhatian dari pemerintah merupakan peraturan yang mengatur tentang kepenghunian di hunian vertikal atau rumah susun.

Banyaknya rumah susun yang saat ini mulai dibangun hampir di setiap kota-kota besar di Indonesia membutuhan peraturan tentang pengelolaan barang milik bersama yang ada di bangunan dan kepenghuniannya.

Selain itu, maraknya pembangunan Rusun di sejumlah daerah di Indonesia, masih dikatakan Lukman, merupakan salah satu solusi atas langkah dan keterbatasan tanah untuk lokasi perumahan.

Masyarakat harus mampu menyesuaikan diri untuk bisa tinggal di sana mengingat banyak sekali keterkaitan baik itu barang atau benda serta tanah bersama yang kerap memicu konflik khususnya dalam hal pengelolaannya.

“Definisi mengenai benda bersama di Rusun itu perlu dijabarkan lebih lanjut agar setiap penghuni tahu akan hak dan kewajibannya,” ujarnya.

Lukman menambahkan, banyak sekali keluhan masyarakat terkait orientasi pengelolaan di Rusun seperti tarif listrik dan air yang berbeda-beda.

Sejumlah agenda yang dibahas dalam FGD itu antara lain mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 21/PUU/XIII/2015 atas Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua adalah terkait pembahasan pengesahan permohonan pertelaan dan pengesahan atas pemisahan satuan Rusun.

Secara terpisah, proyek pembangunan infrastruktur jalan yang memadai diharapkan bisa memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono disela-sela Pameran Transportasi dan Infrastruktur 2016 di Jakarta, Rabu (14/9).

“Pameran ini adalah never ending activity, yang gunanya memberikan informasi kepada masyarakat terhadap apa yang sudah kita lakukan. Khususnya infrastruktur dan transportasi karena saat dibangun jalan, suatu daerah bisa berkembang dengan sendirinya dan mengubah manusia,” tutur Menteri Basuki.

Basuki mengatakan, Kementerian PUPR diamanahi untuk menyediakan prasarana infrastruktur jalan untuk transportasi.

Ia juga mendukung penyelenggaraan transportasi untuk menunjang kelancaran arus mudik lebaran serta kelancaran arus lalu lintas pada libur panjang nasional.