Ilustrasi. (Foto: Pixabay)

JAKARTA, INAPEX.co.id – Akumulasi kebutuhan penyediaan kebutuhan rumah (Backlog) di Indonesia tumbuh mulai 600 sampai 800 ribu per tahun. Pertumbuhan itu dipicu terus meningkatnya kebutuhan rumah bagi rumah tangga baru serta kendala penyediaan lahan.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Khalawi Abdul Hamid, salah satu cara menyediakan perumahan dengan lebih cepat sekaligus mengurangi angka backlog dengan siginifikan, yaitu dengan mengembangkan hunian berbasis komunitas.

“Saya berikan contoh. Ada komunitas tukang cukur asal Garut (Jawa Barat) yang jumlahnya sangat besar dan mereka memiliki kemampuan mencicil yang sangat baik. Komunitas tukang cukur ini telah membebaskan tanah 10 hektar di Garut untuk dibangun perumahan. Sekarang yang dibebaskan sudah dua hektar dan Bank BTN akan biayai (pengembangan rumahnya). Kalau pengembangan hunian berbasis komunitas seperti itu, prosesnya akan lebih cepat,” katanya di Jakarta, belum lama ini.

Kemudian, soal kendala pengadaan perumahan rakyat tersebut, belum ada integrasi yang baik antar instansi dan pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan baik dalam regulasi maupun teknis lainnya.

Menanggapi persoalan itu, Khalawi akan terus diperbaiki dengan memperkuat konsep perumahan yang acceptable dan bisa diimplementasikan di lapangan.

Pendekatan setiap segmen masyarakat juga harus berbeda, dan pengembangan berbasis komunitas merupakan salah satu bagian yang harus terus didorong.

Untuk segmen pekerja milenial di perkotaan, masih dikatakan Khalawi, pendekatannya juga berbeda. Segmen ini diarahkan untuk berhunian di rumah susun sewa (rusunawa) yang dekat dengan tempat kerja dan mudah transportasinya.

Seiring peningkatan penghasilannya baru mereka bisa mulai mencicil rumah pribadi di tempat lain.

“Kawasan industri juga harus menyiapkan hunian untuk para pekerjanya. Selama ini kawasan industri hanya untuk industrinya saja, para pekerjanya pun jadi beban kawasan di sekitarnya. Mestinya setiap kawasan industri menyediakan 20 persen lahannya untuk rusunawa pekerjanya. Jadi mereka nggak perlu kos di luar dan menjadi beban daerah. Jadi pendekatan komunitas, pekerja dengan rusunawa, termasuk konsep pembiayaan yang juga terus dibenahi, akan bisa mempercepat pengadaan perumahan,” pungkas Khalawi.