Apa Jadinya Plat Nomor Ganjil dan Genap Berlaku Saat Mudik Lebaran?
Aturan Plat Nomor Ganjil dan Genap (Foto: kumparan)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Wacana penggunaan kendaraan plat nomor ganjil dan genap berlaku saat mudik Lebaran tahun 2017 dianggap tidak efektif. Bila memang memilih pola pengaturan ganjil-genap maka harus berdasarkan kajian yang matang.

Menurut Ganjar, kajian secara komprehensif untuk mengatur lalu lintas ketika mudik penting supaya kejadian Brebes Exit (Brexit) saat musim mudik lalu tak terjadi kembali. Setelah kajian, selanjutnya dilakukan simulasi kendaraan.

“Saya masih pengen kajiannya tuntas dulu, apakah nanti cukup bisa efektif dilaksanakan itu. Saya meminta coba simulasinya. Lebih banyak apa sedikit, mengganggu atau tidak,” imbuh Ganjar, Rabu (17/5).

Wacana ganjil genap, lanjut Ganjar, juga belum didasarkan atas berapa jumlah kendaraan dengan nomor ganjil, atau genap.

Pemerintah tak memiliki data terkait hal tersebut, serta berapa kendaraan yang akan meninggalkan ibu kota saat mudik nanti.

“Yang akan pulang kan mobilnya pasti kita tidak tahu platnya ganjil apa genap. Yang kedua kita mesti melihat berapa yang genap berapa yang ganjil saat itu, dan mereka liburnya kapan, karena ini juga berkaitan dengan masa libur orang ya,” jelasnya.

Ganjar meminta agar semua hal ini dipertimbangkan sebab banyak pemudik melewati wilayah tersebut. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) dan Korlantas Mabes Polri dimohon untuk memahami keadaan ini.

“Ini yang mesti dipertimbangkan saja. Kalau kajian memang bagus kita dukung,” katanya.

Simulasi sementara

Untuk mengantisipasi kejadian Brexit di Brebes pada tahun lalu, Pemerintah Jawa Tengah sudah menjalankan simulasi saat libur panjang belum lama ini.

Hanya, intensitas kendaraan yang melewati tak sebanyak ketika mudik. Terkait soal ini, para pihak telah merinci sejumlah titik yang dilalui, berapa jalur alternatif yang disiapkan, selain management lalu lintas.

Manajemen lalu lintas melibatkan instansi dari Jabar, Jateng, Jatim, Lampung sampai Bali-NTB.

“Pihak kepolisian di level mabes, kemudian dinas perhubungan, dirjen perhubungan darat, dan masing-masing provinsi dan kab kota yangg dilewati harus tahu,” jelas Ganjar.

Di Jawa Tengah, panitianya telah disusun sejak tahun lalu dengan uji coba sebanyak 3 hingga 4 kali.

Langkah yang penting, tambah Ganjar, yakni mengoptimalkan jalur-jalur alternatif, saat jalur utama dipadati pemudik.

“Suka tidak suka, mau tidak mau kalau sudah numpuk harus dibuang dipaksa, kalau tidak mau dipaksa mereka milih seperti Brexit kemarin. Kalau kemarin nyoba tol baru tuh, pingin njajal, begitu stag disitu macam-macam persoalan. Pingin buang air, seperti itu,” tutupnya.