Anggaran Sertifikasi Tanah Dipotong, Kinerja Menteri ATR/BPN Stabil
Kementerian ATR/BPN (Foto: rmol)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil membenarkan bahwa pemotongan anggaran tak akan mempengaruhi kinerja kementeriannya.

Adapun jumlah anggaran Kementerian ATR/BPN yang dipotong senilai Rp311,05 miliar.

Kementerian ATR/BPN merupakan salah satu kementerian yang anggarannya dipotong lewat instruksi presiden (Inpres) nomor 8 tahun 2016 bersama dengan 82 kementerian/lembaga lainnya (K/L).

“Kami pastikan pemotongan anggaran ini tak akan mengganggu pelayanan publik kami. Legalisasi aset pada 2016 yang kami targetkan satu juga menjadi 2,85 juta pada 2017,” papar Sofyan dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta, baru-baru ini.

Pemotongan anggaran tersebut membuat Sofyan menjalankan kerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk proses legalisasi aset atau sertifikasi tanah.

Sekarang ini ada tiga kota yang jadi sasaran kerja sama Kementerian ATR/BPN dalam hal proses sertifikasi ini. Ketiganya meliputi DKI Jakarta, Surabaya, dan Batam.

“Kami telah bicara dengan pemda agar bisa mengalokasikan dana yang memang cukup besar untuk pemetaan tanah. Ibu Risma di Surabaya setuju untuk mengalokasikan sebagian dana APBD-nya,” tambah Sofyan.

Kemudian untuk memanfaatkan dana APBD, Sofyan juga menuturkan sudah meminta bantuan dari PDT, Kementerian Kementerian Desa, dan Transmigrasi untuk menggunakan dana desa pada proses sertifikasi massal dan pemetaan tanah di daerah.

Selain itu, di bawah kepemimpinan menteri baru Sofyan Djalil, mempunyai tiga program strategis sampai 2019 nanti.

Ketiga program ini dirancang bertujuan untuk memastikan tanah dan tata ruang supaya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

“Program yang pertama ini kami mau percepat sertifikasi tanah agar punya kepastian hukum dan bisa menjadi jaminan. Sampai akhir pemerintahan nanti targetnya 23,21 juta bidang tanah bisa bersertifikat,” jelas Sofyan.

Selanjutnya kedua, lanjut Sofyan, salah satu yang tersulit sebab kami akan mempercepat pengadaan tanah guna mendorong program strategis pembangunan.

Pembangunan yang dimaksud Sofyan meliputi 5 juta unit rumah MBR, 24 bandara, jalur kereta api sepanjang 3.258 kilometer, jalan tol sepanjang 7.388 kilometer, 24 pelabuhan laut, 12 kawasan ekonomi khusus, pembangkit listrik 35 ribu megawatt, 15 kawasan indsutri, 78 unit stasiun bahan bakar gas, dan dua kilang minyak.

Program ketiga yang merupakan program utama Kementerian ATR/BPN ialah reforma agraria.

Dalam program tersebut rencananya akan ada 9 juta hektare lahan yang akan direformasi kepemilikannya.

“Ini terdiri dari 0,6 juta hektare tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, 3,9 juta hektare tanah legalisasi aset masyarakat, 0,4 juta hektare tanah telantar, dan 4,1 juta hektare tanah pelepasan kawasan hutan,” tutur Sofyan.

(kps)