Anggaran PUPR Meningkat, Rumah Subsidi Bertambah
Rumah Subsidi (Foto: rumahdijual)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh kenaikan anggaran untuk meningkatkan proyek pembangunan rumah bersubsidi.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus menjelaskan bahwa anggaran untuk rumah-rumah subsidi ialah sebanyak Rp40,7 triliun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Memang ini suatu pembiayaan yang ideal tapi untuk 2017 nanti yang dialokasikan untuk subsidi perumahan adalah sebesar kurang lebih Rp15,6 triliun,” jelasnya dalam jumpa pers di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Senin (3/10).

Akan tetapi, anggaran ini masih PAGU indikatif, maksudnya masih dapat berubah-ubah dengan menyesuaikan kebutuhan dan penyesuaian lainnya.

Rencana anggaran sebanyak Rp9,7 triliun akan dipakai untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) meningkat dari 2016 sekitar Rp9,2 triliun.

Senilai Rp3,7 triliun atau meningkat dari tahun 2016 yang sebesar Rp2,2 triliun untuk sistem Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Rp2,2 triliun untuk skema Bantuan Uang Muka (BUM) atau meningkat Rp1 triliun dari anggaran 2016 sekitar Rp1,2 triliun.

Sementara itu, untuk target rumah yang dibiayai pada 2017 kelak yakni sekitar 225.000 unit rumah dengan sistem SSB, 375.000 unit rumah dengan sistem FLPP, dan 550.000 unit rumah dengan sistem BUM.

Selain itu, tutur Maurin, salah satu hal yang jadi masalah dalam pembiayaan perumahan yaitu affordability atau keterjangkauan harga bagi daya beli masyarakat.

Menurut Maurin, terdapat aturan pokok yang harus dilakukan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa membeli rumah.

“Pertama itu harga rumah maksimal 4-6 kali dari penghasilan setahun dan yang kedua cicilan rumah maksimal 35 persen dari penghasilan,” ungkapnya.

Angka tersebut diucapkan sebab harga rumah dan tanah yang terus berbeda dengan penghasilan yang diperoleh.

Penghasilan sendiri baru naik apabila sudah beberapa tahun bekerja, sedangkan harga tanah dan rumah dalam setahun dapat naik sampai 20 persen.

Tidak hanya itu, faktor lainnya yang mempengaruhi pembelian rumah jadi sulit terjangkau yaitu perizinan, ketersediaan infrastruktur, biaya tenaga kerja, kredit konstruksi, dan harga-harga material.

Maka dari itu, Maurin bersyukur Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang perumahan untuk MBR telah diresmikan.

Melalui PKE XIII ini, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya seperti penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan pembangunan perumahan.

“Perizinan yang makin lama makin membuat harga rumah mahal dan kebijakan penyingkatan perizinan dari 33 izin menjadi 11 izin bisa menurunkan harga rumah sebesar 30 persen sehingga bisa lebih terjangkau,” jelas Maurin.

Maurin mengungkapkan bahwa angka 30 persen ini adalah hitung-hitungan para pengembang yang dia peroleh dan dapat bervariasi di daerah masing-masing.

(kps)