Anggaran Pembangunan Rumah Sedikit, Pemerintah Gunakan Dana Pensiun
Pembangunan Rumah (Foto: fullwoods)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Dana-dana pensiun Jangka Panjang tengah menjadi solusi untuk dana pembangunan infrastruktur. Sejak 2015-2019 sangat banyak dan tidak mungkin selalu mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Postur dana tersebut tak mencukupi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) selaku Ketua Tim Pendanaan Infrastruktur Non APBN guna membangun proyek infrastruktur.

Menurut data Bappenas, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, keperluan dana untuk pembangunan infrastruktur sebanyak Rp.5 ribu triliun.

“APBN ini kemungkinan hanya bisa membiayai sepertiga dari Rp.5 ribu triliun, kemudian ditambah dari BUMN itu mungkin baru bisa menutup 60 persen dari total tersebut,” papar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Selasa (11/10).

Sementara itu, kata Bambang, masih terdapat 40 persen lagi atau sebanyak Rp.2 ribu triliun sisanya yang tak dapat dipenuhi APBN dan BUMN. Oleh sebab itu, harus menggandeng swasta agar terpenuhi, baik swasta dalam negeri maupun luar negeri.

“Kami juga mau gerakkan lebih banyak dana-dana pensiun, baik dalam dan luar negeri karena selama ini dana pensiun hanya idle di bank dan diletakkan sebagai deposito atau surat utang negara. Padahal, dana jangka panjang ini sangat ideal untuk pembiayaan proyek jangka panjang seperti infrastruktur,” tutur Bambang.

Adapun dana pensiun utama yang dipakai ialah BPJS dan Taspen serta dana pensiun BUMN yang menurut Bambang jika dikumpulkan akan mempunyai berjumlah banyak.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, padatnya pembangunan fisik di Indonesia memerlukan lahan luas. Pembangunan tersebut seperti kawasan bisnis, properti, dan infrastruktur.

Sebab, kebutuhan tanah di Indonesia cukup tinggi, khususnya di dan dekat kota besar, harganya dapat melambung tinggi.

“Harga tanah naik tinggi sekali. Kalau inflasi biasa 1 digit, sekitar 3-4 persen. Sementara tanah kenaikannya 2 digit,” papar Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil saat ditemui pers, di Jakarta, belum lama ini.

Sofyan menilai bahwa hal tersebut jadi masalah yang dihadapi sektor perumahan. Padahal di satu sisi, pemerintah sedang melaksanakan Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah yang banyak dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan kenaikan yang banyak pada tanah, maka masyarakat akan semakin tak mampu membeli rumah.

(kps)