Anggaran 2016 Tidak Sesuai Target, Menteri PUPR Meminta Maaf
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Meminta Maaf (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta maaf karena serapan anggaran 2016 tidak sesuai target.

Berdasarkan data Kementerian PUPR per 12 Januari 2016, dari pagu efektif sebanyak Rp.91,21 triliun, keuangan yang berhasil diserap sudah 91,3 persen sedangkan fisiknya mencapai angka 97,38 persen.

Penghitungan progres serapan anggaran Kementerian PUPR tahun 2016 sendiri diakui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono belum diketahui kapan waktunya.

“Ya saya kira sampai pembayaran selesai dilakukan. Targetnya jadi 92 koma sekian persen, sepurane (maafkan) saja ini. Dari 93 persen ke 92 saya rasa masih baguslah,” tuturnya usai Rapat Kerja di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (17/1).

Meskipun tidak sesuai dengan target awal tahun, Basuki menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pegawai Kementerian PUPR yang sudah mengoptimalkan anggaran.

“Pada pencapaian ini secara khusus saya menyampaikan apresiasi tinggi kepada semuanya yang sudah bekerja keras terima kasih paling tulus karena telah merealisasikan anggaran 91,3 persen,” jelas Basuki.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, beberapa catatan disematkan pada kinerja PUPR, terutama dalam hal persiapan menghadapi libur Natal 2016 dan Tahun Baru 2017.

Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komisi V DPR RI, terungkap sejumlah hal yang digarisbawahi oleh Komisi V DPR RI.

Salah satunya ialah kondisi kemantapan jalan yang dinilai menurun di sejumlah provinsi seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menjelaskan bahwa penurunan ini dikarenakan penambahan jalan nasional baru sepanjang 9.000 kilometer sejak 2015 yang sebagian besar dalam kondisi sub-standar.

“Cuaca ekstrem yang menyebabkan curah hujan tinggi pada akhir 2016 dan awal 2017 membuat genangan di berbagai ruas jalan ditambah dengan beban jalan yang berlebih dari angkutan semakin memperburuk kondisi kemantapan jalan,” papar Arie di Gedung DPR RI.

Turunnya anggaran preservasi jalan dari Rp.1,1 miliar per kilometer pada 2015 jadi hanya Rp.0,8 miliar per kilometer pada 2016 juga jadi kesulitan dalam meningkatkan kemantapan kondisi jalan nasional.

Komisi V DPR RI juga menyoroti kejadian retaknya Jembatan Cisomang di Ruas Jalan Tol Cipularang dan juga kondisi jembatan panjang lainnya di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Arie memastikan pengerjaan Jembatan Cisomang terus diljalankan dengan pemasangan bored pile yang telah mulai berjalan dan aman dilalui pada 1 April 2017.

Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan juga sudah menjalankan observasi dan melihat banyak jembatan dalam keadaan kritis sehingga harus dilakukan identifikasi, evaluasi, dan penanganan menyeluruh.

(kps)