Akhir Tahun Ketiga Jokowi, Program Sejuta Rumah Belum Tercapai
Presiden Joko Widodo (Foto: indowarta)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Di akhir tahun ketiga pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), program nasional sejuta rumah yang dicanangkan setiap tahunnya belum tercapai. Padahal program ini menjadi andalan Jokowi pada Pemilu Presiden 2014 lalu.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melampirkan bahwa hingga akhir tahun 2017 target program sejuta rumah yang tercapai baru 2.204.939 unit.

“Kami setiap tahun target 1 juta, berarti sekarang harusnya 3 juta. Ini akan tercapai insya allah 74 persen (sampai akhir 2017),” imbuh Kepala Badan Litbang Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jakarta, Selasa (17/10).

Tahun 2015, capaian program sejuta rumah hanya sekitar 699.770 unit. Walaupun sempat naik pada tahun 2016 menjadi 805.169 unit, akan tetapi diprediksi capaian tersebut akan turun pada akhir 2017 hanya 700.000 unit.

Danis mengatakan bahwa Kementerian PUPR akan terus menggenjot pencapaian program sejuta rumah. Di samping pembangunan sejumlah proyek-proyek infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah.

Dengan begitu, lanjutnya, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mempunyai rumah. Percepatan program ini sekaligus menekan angka kebutuhan rumah atau backlog yang pada 2015 lalu masih mencapai 11,4 juta unit.

“Masih ada dua tahun lagi yang ingin kami kejar, mudah-mudahan ini bisa mencapai di atas 80 persen,” jelasnya.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, angka kebutuhan rumah yang belum terpenuhi atau backlog pada tahun 2015 lalu sebanyak 11,4 juta unit. Untuk mengurangi jumlahnya, pemerintah sudah mencanangkan program nasional sejuta rumah setiap tahunnya.

Dengan target ini, maka setidaknya hingga tahun ketiga pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, mesti terbangun tiga juta unit rumah. Akan tetapi, sampai akhir 2017, diprediksi capaian pembangunan rumah jauh dari target.

Kepala Badan Litbang Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga menuturkan bahwa diprediksi capaian program satu juta rumah sampai akhir 2017 baru menyentuh angka 2,2 juta atau sekitar 74 persen dari target.

Menurut Danis, faktor penyebab belum tercapainya program tersebut ialah terbatasnya anggaran pemerintah. “Kalau bicara (target) satu juta rumah, itu yang berkaitan langsung dengan APBN itu 10-15 persen,” imbuh Danis menjawab pertanyaan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Selasa (17/10).

Oleh sebab itu, ia mendorong, supaya asosiasi pengembang swasta seperti Real Estat Indonesia (REI) atau Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) bisa turut membantu pemerintah dalam merealisasikan program nasional sejuta rumah.

Akan tetapi, dalam sejumlah kesempatan, para pengembang masih kerap mengeluh sulitnya perizinan dalam membangun rumah di daerah. Padahal, ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

PP adalah turunan dari Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII yang digulirkan Presiden Joko Widodo belum lama ini dalam upaya untuk menyederhanakan proses perizinan.

Menanggapi hal tersebut, Danis mengatakan bahwa pemerintah akan segera mengevaluasi implementasi PP ini di tingkat daerah. Dengan begitu, proses perizinan akan semakin cepat, dan target sejuta rumah setiap tahun tercapai.

“Coba kita evaluasi persisnya gimana. Karena itu siteplan, IMB, itu sudah kita inikan (sederhanakan perizinannya). Itu bagian dari beberapa paket deregulasi penyediaan perumahan,” tutup Danis.