Nasabah Meninggal? Inilah Kategori KPR yang Bisa Dikatakan Lunas
ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Sebagai upaya realiasi terhadap sejumlah fasilitas subsidi perumahan agar lebih tepat sasaran, ternyata begini cara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menentukan definisi tentang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti, sekarang ini pemerintah ternyata berencana menyesuaikan definisi MBR berdasarkan karakteristik tiap regional atau provinsi agar berbagai fasilitas subsidi perumahan.

Lana Wijayanti menjelaskan, batasan penghasilan bagi MBR yang bisa mengajukan kredit perumahan rakyat (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 20/2014 tentang FLPP dalam rangka perolehan rumah melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah sejahtera bagi MBR.

Permen itu mengatur batas gaji pokok MBR bagi yang ingin mengajukan KPR FLPP untuk bisa memiliki rumah tapak adalah sebesar Rp4 juta, sedangkan rumah susun sebesar Rp7 juta. Nilai tersebut berlaku sama secara nasional.

“Jadi nanti MBR ada regionalisasinya, bukan lagi Rp4 juta merata untuk seluruh Indonesia. Jadi per region disesuaikan, karena harga rumah juga beda setiap wilayah,” kata Lana.

Lebih jauh Lana mengatakan, rencana penyesuaian batasan penghasilan MBR ini sudah mulai dibahas pemerintah. Sementara saat ini, menurut Lana pemerintah baru membagi kategori MBR tersebut ke dalam sembilan wilayah atau regional.

“Masih dalam kajian untuk kita sesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi per wilayah. Di Papua misalnya, meskipun pendapatan di sana cukup tinggi namun harga rumah juga cukup mahal,” pungkasnya.

Sementara itu, Real Estate Indonesia (REI) secara terpisah diminta untuk lebih meningkatkan porsinya dalam pembangunan rumah bagi MBR. Pasalnya, saat ini penyediaan rumah yang terealisasi belum mampu memenuhi permintaan rumah layak huni. Oleh sebab itu, Kementerian PUPR terus berupaya menggandeng seluruh mitra kerja terkait pemenuhan kebutuhan perumahan terutama untuk MBR.

Diantaranya termasuk program Kredit Mikro BTN yang diperuntukkan bagi pekerja informal yang baru diluncurkan. Tidak hanya itu, Kementerian PUPR juga akan meresmikan perumahan di tiga Transit Oriented Development (TOD) yaitu di Pondok Cina, Tanjung Barat dan Palmerah. Perumahan di TOD tersebut meliputi apartemen kelas menengah ke bawah, MBR dan KPR Mikro, dengan total unit sekitar 10.000 unit.

 

Sertifikat Tanah Diprioritaskan Sampai 8 Tahun Ke Depan
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil (Foto: agolf)

 

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil membenarkan, untuk mewujudkan itu butuh cara-cara kreatif dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan, salah satunya dengan membangun hunian vertikal.

Menurutnya, semakin berkembangnya urbanisasi di daerah perkotaan dan terbatasnya lahan untuk membangun perumahan sangat diperlukan konsolidasi lahan secara intensif.

“Dengan konsolidasi lahan dan dibangun secara insentif, mudah-mudahan, rumah ke atas bisa terwujud dan lebih sedikit tanah yang kita butuhkan,” kata Menteri Sofyan.

Ia menambahkan, akan mendukung penuh masalah penyediaan lahan untuk membangun perumahan, salah satunya terkait perizinan pengadaan dan sertifikasi lahan. “Setiap hambatan yang ada di lapangan silahkan sampaikan, akan saya perbaiki sehingga tidak jadi beban bapak ibu sekalian. Reformasi membuat perumahan untuk rakyat harus lebih mudah,” tambah Menteri Sofyan.