ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Sedikitnya 80 hektar lahan di Setneg Kemayoran, bisa dimanfaatkan untuk Rusun seharga Rp.350 Jutaan. Solusi tersebut dilontarkan CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, terkait program unggulan penyediaan hunian yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta versi hitungan cepat Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Kendati masih menunggu masa transisi dari Pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, namun program itu tetap ditunggu masyarakat Jakarta.

Hunian berbentuk rumah susun (rusun) seharga Rp 350 juta dapat dibangun diatas lahan-lahan yang dimiliki pemerintah. Lantas, dimana lahan yang bisa digunakan untuk membangun rusun tersebut.

CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda mengakui, pemerintah masih mempunyai banyak lahan di wilayah DKI Jakarta yang bisa dimanfaatkan sebagai rusun seharga Rp 350 juta. Diantaranya, lahan yang berlokasi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Sebetulnya tanah-tanah di Kemayoran tanah Setneg (Sekretariat Negara), Pemprov DKI bisa ambil, itu kan besar. Mungkin ada sekitar 80 hektar. Kalau itu sampai jadi rusun rakyat itu luar biasa, karena secara transportasi segala macam itu bagus. Karena jangan sampai bangun rusun enggak ada transportasi,” kata Ali Tranghanda, di Jakarta, baru-baru ini.

Ali Tranghanda menambahkan, Pemprov nantinya perlu berkomunikasi dengan Setneg untuk bisa merealisasikan program tersebut. Lebih lanjut Ali Tranghanda menambahkan, untuk menyediakan program perumahan rakyat itu, pemerintah harus mengelola semuanya sendiri.

Sebab, kata Ali Tranghanda, apabila program tersebut diserahkan kepada swasta, maka sasaran program perumahan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah tidak terealisasi.

“Karena kalau itu diserahkan ke swasta, setiap tahun harganya naik, karena pengembang yang bangun, karena ada motif bisnis. Tapi kalau kita bicara public housing, betul-betul penyediaan rumah rakyat, itu harus dari pemerintah,” kata Ali Tranghanda .

“Pemerintah yang sediakan tanahnya, pemerintah juga yang bangun. Dan ketika rumahnya ingin dijual kembali pun, jualnya itu harus melalui ke pemerintah lagi. Jadi itu yang mengendalikan harga tanah, kalau dijual ke swasta rusunnya makin naik makin naik (harganya). Nanti bukan public housing lagi,” tutur Ali Tranghanda.