400 Arsitek Indonesia di Luar Negeri, RUU Arsitek Langsung diresmikan
Arsitek Indonesia (Foto: grya)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Arsitek secara resmi akan disahkan menjadi Undang-Undang, Selasa (11/7/2017). UU tersebut menjadi landasan hukum dan perlindungan untuk arsitek yang bekerja di Indonesia.

Pengesahan RUU Arsitek akan dilakasanakan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen. Sepuluh fraksi sebelumnya sudah menyepakati untuk membawa pembahasan RUU ini ke tingkat dua, saat rapat kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Senin (10/7).

“Tadi sudah dibawa ke Bamus (Badan Musyawarah) untuk dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna besok (hari ini),” tutur Ketua Komisi V DPR Farry Djemi Francis.

Dalam rapat kerja kemarin, sepuluh fraksi memberikan beberapa catatan dalam pembahasan RUU ini saat pembacaan pandangan mini fraksi. Meski ada catatan, tak ada satu pun fraksi di DPR yang menolak kelanjutan pembahasan.

Usainya pembahasan RUU ini, Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Ahmad Djuhara menyambut dengan sangat baik. Pasalnya, selama ini banyak arsitek Indonesia yang bekerja di luar negeri tetapi legalitas mereka dipertanyakan.

“Kualitas mereka tidak diragukan, tapi legalitasnya bisa diragukan. Sekarang bisa di back up oleh negara,” imbuh Ahmad di Kompleks Parlemen.

Ia mengatakan bahwa ada sebanyak 400 arsitek Indonesia yang saat ini bekerja di luar negeri. Ia berharap, UU tersebut bisa meningkatkan daya saing mereka ketika bekerja di negara lain.

Selain itu, untuk menjaga profesionalitas dan kompetensi arsitek, pemerintah juga akan membentuk Dewan Arsitek Indonesia (DAI).

Pembentukan (DAI) sekaligus adalah amanat Rancangan Undang-Undang (RUU) Arsitek yang akan disahkan menjadi Undang-Undang hari ini, Selasa (11/7).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan bahwa DAI akan bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

Kelak, tugas DAI diantaranya registrasi dan sertifikasi arsitek sebelum mereka terjun ke lapangan. “Jadi dewan itu nantinya akan dianggap sebagai dewanya arsitek, dianggap sudah netral,” tutur Basuki.

Menurut Basuki, pembentukan DAI penting dengan adanya kekhawatiran jika registrasi dan sertifikasi dilakukan oleh IAI. Kekhawatiran ini seperti adanya kepentingan tertentu, baik dalam bisnis maupun politik pada IAI. Hal ini, bisa berpengaruh terhadap proses sertifikasi yang rawan intervensi.

“Nah dengan dewan, ini bisa mandiri dan independen dalam meregistrasi dan mensertifikasi profesi arsitek,” tutupnya.