Dana Sejuta Rumah Bertambah, Semua MBR Bisa Punya Rumah Layak
Ilustrasi (Foto: ist)

JAKARTA, INAPEX.co.id – Batas pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) DKI Jakarta yang sekarang ini mencapai Rp 1 miliar, harus di imbangi dengan pemberian insentif dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta kepada pelaku usaha dunia properti agar industri properti tidak mengalami kelesuan.

“Ada insentif lain, misalkan dulu yang dibebaskan Rp 1 miliar ke bawah, dinaikkan bisa nggak. Ada insentif ada disinsentif juga. Pajaknya dinaikkan, Nilai Jual Objek Pajak-nya masuk kategori Rp 1,5 miliar misalnya, itu hanya wacana saja,” kata Executive Director Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, kemarin.

 

Di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya yaitu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, masih katanya, pembebasan PBB untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai Rp 1 miliar, sudah ada.

Hal itu, Lanjut Ali Tranghanda, tercantum pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp 1 miliar.

“Dalam ketentuan ini, Pembebasan untuk PBB-P2 mencakup rumah hunian pribadi dengan Nilai Jual Objek Pajak dasar pengenaan PBB-P2 sampai dengan Rp 1 miliar. Kemudian pemilik rusunami atau yang disewakan kepada pemerintah yang telah dilakukan pemecahan unit-unit satuan susun dengan batasan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan PBB-P2, sampai dengan Rp 1 miliar,’ jelas Ali Tranghanda.

Di era Gubernur DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan sekarang ini telah di lakukan revisi, meski yang terkandung di dalamnya tidak terlalu jauh berbeda. Revisi tersebut di tuangkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 tahun 2018. “Anies Baswedan hanya menyisipkan satu pasal dalam aturan tersebut dalam Pasal 5 A, yang tertulis Wajib Pajak Orang Pribadi yang pada aturan sebelumnya telah mendapatkan pembebasan PBB-P2, tetap diberikan pembebasan PBB-P2 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur,” kata Ali Tranghanda.

Dalam hal ini Ali Tranghanda menerangkan, kalau insentif diperlukan untuk meringankan beban masyarakat golongan menengah perkotaan yang masih menikmati kelonggaran atas beban pajak.

Lanjut Ali Tranghanda, kenaikkan Nilai Jual Objek Pajak merupakan hal yang semestinya di lakukan pemerintah. Karena sekarang ini selisih harga properti dipasaran dibarengi dengan Nilai Jual Objek Pajak yang sudah terlampau tinggi.

“Namun jika Nilai Jual Objek Pajak di naikkan di tahun ini maka saya kira kurang tepat. Karena kondisi industri properti saat ini sedang tampak lesu. Di tambah lagi dengan kenaikkan suku bungan acuan Bank Indonesia (BI) yang sudah mencapai 5,25 persen. Sehingga berdampak pada kenaikkan suku bunga KPR,” ujar Ali Tranghanda.

Sementara itu, ditambahkan Ali, kenaikkan suku bunga KPR menjadikan pelonggaran kebijakkan Loan To Value (LTV) sehingga uang mukan menjadi tidak efektif.

”Hal ini menjadi lucu, ketika lesu dilonggarkan semestinya bagus, tapi suku bunga naik jadi nggak ada gunanya. Kalau tanpa DP cicilan naik, suku bunga naik lebih naik lagi,” tutupnya.