Harga Rumah Bersubsidi Naik 7,5%. (Foto: dok.inapex)

JAKARTA, INAPEX.co.id – Harga jual rumah bersubsidi 2019 diperkirakan akan lebih tinggi dibanding tahun ini. Agar tetap dapat dijangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang merupakan target pasarnya, diharapkan kenaikan tidak lebih dari 10 persen.

“Kami mengusulkan kenaikan sekitar 7,5 persen per tahun,” ujar Ketua REI, Soelaeman Soemawinata dalam Diskusi dan Media Gathering Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Cisarua, Bogor, baru-baru ini.

Kenaikan harga rumah bersubsidi di tiap daerah bisa berbeda-beda, tetapi batas atasnya adalah 7,5 persen. Perbedaan bisa terjadi karena perbedaan biaya pembangunan berdasarkan konsidi lokasinya, terutama tahap pematangan lahan yang paling besar ongkosnya.

Selain itu perbedaan harga bahan bangunan juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan. Harga bahan bangunan di kawasa Timur dan kepulauan, relatif lebih tinggi dibanding Jawa, Bali dan Sumatra. Tiap tahun rata-rata harganya naik 10 persen.

“(Prosentase kenaikan harga) Itu usulan dari REI, bukan keputusan. Kita perjuangkan besaran itu sehingga pengembang di daerah punya ruang untuk bisa mengembangkan hunian-hunian yang lebih berkualitas untuk masyarakat,” ujar Soeleman.

Sejauh ini Kementerian PUPR belum menentukan kenaikan harga rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kepada para pengembang diperkenankan menaikkan daftar harga 2019 hingga 5 persen sebagaimana kenaikan rutin selama ini.

“Revisi (harga) kita ingin sebelum pergantian tahun sudah selesai. Untuk sementara bisa gunakan sisa stok (rumah) 2018. Kalau mau antisipasi untuk jualan di 2019 bisa berikan kenaikan 5 persen dari harga saat ini,” kata Direktur Perencanaan Pembiayaan Kementerian PUPR, Eko Heripoerwanto.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, batas atas harga rumah KPR FLPP untuk Jawa (tidak termasuk Jabodetabek) di 2018 Rp 130 juta dari sebelumnya Rp 123 juta. Khusus untuk Jabodetabek Rp 148,5 juta dari sebelumnya Rp 141 juta.

Sumatera saat ini Rp 130 juta dari sebelumnya Rp 123 juta. Khusus di Kepulauan Riau dan Bangka Belitung Rp 136 juta dari sebelumnya Rp 129 juta dan Kalimantan naik menjadi Rp 142 juta dari sebelumnya Rp 135 juta.

Sedangkan di Sulawesi Rp 136 juta dari sebelumnya Rp 129 juta. Maluku dan Maluku Utara Rp 148,5 juta dari sebelumnya Rp 141 juta. Bali dan Nusa Tenggara Rp 148,5 juta dari sebelumnya Rp141 juta. Papua dan Papua Barat Rp 205 juta dari sebelumnya Rp 193,5 juta.