Rumah Apung terlihat mulai dipadati penduduk. (Foto: dok.inapex)

 

TALIWANG, INAPEX.co.id – Rumah Apung Labuan Lalar yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015, terlihat padat penduduk.

Secara fisik 100 unit Rumah Apung yang berlokasi di Desa Labuan Lalar, Kecamatan Taliwang, Sumbawa Barat tersebut, saat ini tak hanya menjadi hunian bagi para nelayan.

Namun, realisasi penyediaan hunian ini sekaligus sebagai obyek wisata.  “Banyak wisatawan Asing maupun domestik yang singgah di Rumah Apung ini hanya sekedar foto-foto. Biasanya mereka kebetulan melintas dari lokasi wisata lain seperti Pantai Maluk, Pantai Jelenga, Pantai Mantar, maupun dari kawasan wisata bahari lain dikawasan Taliwang, Sumbawa Barat.

Seperti diketahui sebelumnya, lahan pembangunan rumah apung tersebut sempat terganjal sejumlah masalah. Bahkan, sebagian lahan proyek tahun anggaran 2015 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diklaim warga.

Klaim warga ini berdampak pada proyek. Kontraktor pelaksana belum juga menyerahkan rumah apung kepada Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Pengamat Kebijakan Nusa Tenggara Barat (NTB) Nufus Rayes membenarkan tentang kontroversi soal lahan Rumah Apung tersebut. ”Saat itu, Pemda kurang selektif memperhatikan status kepemilikan tanah,” tegasnya.

Kabarnya, lahan rumah apung masih tercatat sebagai aset desa. Seharusnya, sebelum proyek bergulir, status tanah yang harus disediakan Pemerintah daerah clean and clear. ”Kala itu pemda berkesimpulan, bagaimana proyek bantuan pemerintah pusat diselamatkan, agar tidak dipindahkan ke daerah lain,’’ katanya.

Adanya permasalahan ini, pemda kemudian mencari solusi terbaik dengan pemilik lahan. Kendati demikian, pemda belum mengetahui siapa pemilik sah atas lahan itu. Menurutnya, pemda bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menelusuri pemilik sah atas lahan-lahan tersebut. ”Jika ada yang mengklaim, pemda akan terima. Namun harus dibuktikan dengan surat atas kepemilikan yang sah,’’ katanya.

Terkait harga pembayaran tanah, dirinya tidak mengetahui secara pasti. Namun demikian, dapat dipastikan yang berhak menentukan harga tanah itu tim independen. ”Tim yang diakui pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria,” tambahnya.

Selain itu, Nufus Rayes sangat menyayangkannya kecerobohan pemda. Ia menilai pemda tidak selektif menerima dan menempatkan proyek bantuan pusat. Apalagi bantuan itu merupakan kebutuhan mendasar yang menopang kehidupan masyarakat. ”Sebelum tanah itu ditetapkan sebagai lahan proyek, pemda harus memastikan statusnya dulu,” pungkasnya.