Bupati Kupang
Bupati Kupang Ayub Titu Eki di Kementerian PUPR. (Foto: dok.pupr)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Ribuan warga Kabupaten Kupang, diusulkan agar dibangunkan rumah layak huni.

Berdasarkan pendataan perumahan oleh Pemerintah Daerah (pemda) Kupang, hingga ini terdapat 2.550 kepala keluarga yang tinggal di kamp pengungsian.

Selain itu juga tercatat 1.700 rumah warga yang hidup dalam garis kemiskinan dan menghuni rumah tidak layak huni.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki bersama perwakilan Pemda Kupang ketika berkunjung ke Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin.

Kunjungan itu, juga membahas soal pembebasan lahan dan pengajuan rumah khusus untuk para Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Pengungsi Timor-Timur.

“Karena saat ini para WNI eks pengungsi Timor Timur masih menetap di kamp-kamp pengungsian di Kabupaten Kupang,” kata Bupati Ayub Titu Eki di Kementerian PUPR, Rabu (7/9).

Sementara itu, Syarif menjelaskan Kementerian PUPR siap membangun rumah di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Sekarang ini di NTT sedang kami bangun rumah khusus sebanyak 325 unit. Semua bagus-bagus spesifikasinya, dan pada dasarnya Kementerian PUPR siap membangun rumah bagi warga NTT namun lahan harus telah disediakan oleh pemda dan dalam keadaan clear and clean atau bebas dari masalah sengketa,” kata Syarif.

Lebih lanjut Syarif mengakui Kementerian PUPR mulai pada 2016 ini tidak mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan, sehingga pemda tidak dapat melakukan pembebasan lahan bagi warga NTT tersebut.

“Sebagai solusi, pemda dapat ajukan permohonan kepada DPR RI untuk difasilitasi pembebasan lahan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Karena saat ini terkait pembebasan lahan untuk kepentingan negara sudah dikelola sepenuhnya oleh LMAN,” ujar Syarif.

Terlepas itu, sebelumnya Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak juga menyinggung soal Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016 di Jakarta.

Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) perlu diarahkan dalam menyusun program-program DAK sehingga terpadu dengan program dari pemerintah pusat.

Dikatakan Hermanto Dardak, agar penyusunan Program DAK terarah, BPIW Kementerian PUPR telah menyusun rencana keterpaduan pengembangan wilayah dan infrastuktur yang berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

DAK merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diberikan ke pemerintah daerah untuk digunakan pada kegiatan yang merupakan kewenangan daerah namun menjadi prioritas nasional.

Menurut Dardak, kondisi pelayanan infrastruktur daerah secara umum masih belum memadai. Beberapa infrastruktur daerah yang belum memadai seperti jumlah rumah tidak layak huni yang kini mencapai 3,4 juta unit, dan luas daerah irigasi provinsi yang dalam kondisi baik hanya 68 persen.

Kemudian jalan provinsi yang kondisinya bagus hanya 70 persen, serta kondisi jalan kabupaten maupun kota yang dalam kondisi baik hanya 59 persen.