• Inapex

    Untuk Permudah MBR Ambil KPR, Kementerian PUPR Gandeng Bank Dunia

  • Oleh
  • Selasa, 12 Des 2017
  • Ilustrasi suasana pameran Indonesia Properti Expo 2017 di JCC Senayan. (Foto: dok.inapex)

     

    JAKARTA, INAPEX.co.id – Pemerintah Indonesia belakangan ini terus melakukan inovasi kemudahan skema subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR) agar bisa  ikut serta memiliki rumah layak huni dengan harga yang sangat terjangkau oleh mereka.

    Melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah pusat menjalin  kerja sama dengan Bank Dunia melalui National Affordable Housing Program (NAHP) yang memukinkan pekerja informal mendapatkan KPR bersubsidi serta memperoleh bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang dimilikinya.

    Kerjasama ini, menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimolejono, telah di setujui pinjaman senilai usd 450 atau setara Rp 5,85 triliun ( dengan kurs Rp 13.000,00). Pinjamana ini akan di manfaatkan utuk beberapa program.

    “Pinjaman sebesar USD 215 juta atau Rp 2,79 triliun untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan USD 215 juta untuk subsidi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Sedangkan sisanya sebesar USD 20 juta atau Rp 260 miliar akan dimanfaatkan untuk dukungan kebijakan dan program melalui bantuan teknis,” Jelas Basuki, dalam keterangan Pers, kemarin.

    Penyalurannya, lanjut Basuki, akan dilakukan melalui perbankan. Bantuan pinjaman ini lebih di prioritaskan bagi program rumah swadaya. Yang artinya, untuk membantu penduduk pra sejahtera di Indonesia agar bisa memiliki rumah layak huni.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, menerangkan sebelumnya Kementerian PURP juga telah menggulirkan subsidi rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang banyak dimanfaatkan MBR yang memiliki penghasilan tetap.

    Program ini sesuai target Program Satu Juta Rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada pada tanggal 29 April 2015. Dengan demikian NAHP dapat berkontribusi meningkatkan target pelaksanaan BSPS dari 110.000 unit pada tahun 2017 menjadi sekurangnya 180.000 unit mulai tahun 2018.

    “Pendanaan dari NAHP ditargetkan untuk 60 ribu unit. Kita harapkan akan ditandatangani pada 2018, dimana pelaksanaannya bersama Ditjen Pembiayaan Perumahan,” imbuh Abdul Hamid.

    Ditambahkan Abdul Hamid, ada beberapa kriteria bagi MBR untuk bisa mendapatkan BSPS, diantaranya menempati rumah tidak layak huni dimiliki satu keluarga dan ditempati oleh mereka secara langsung.

    “Sedangkan pendataan bagi mereka yang akan mendapatkan, maka pihak pemerintah daerah akan mendata dan mengusulkannya. Setelah itu pihak Kementerian PUPR akan memverifikasi kelengkapan data dan layak tidaknya mendapatkan bantuan ini,”kata Abdul Hamid.