Untuk Orang Kurang Mampu, Pemerintah Akan Sediakan Perumahan di Kota
Pemerintah Akan Sediakan Perumahan di Kota (Foto: indonesianreview)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Pemerintah tengah membuat kebijakan penyediaan perumahan di kota khusus masyarakat tidak mampu. Kebijakan ini adalah bagian dari program bank tanah atau land bank.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menuturkan bahwa rencana ini baru masuk pada pembicaraan awal dengan ‎kementerian dan lembaga terkait.

Sasarannya supaya masyarakat miskin dapat memperoleh rumah murah di kawasan perkotaan seperti Jakarta.

‎”Ini baru pembicaraan pertama yang nanti diuraikan terjemahan. Land bank itu sasaran agar Pak Menteri (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) lebih murah membangun rumah rakyat. Tapi kita belum bisa umumkan sekarang. Masih banyak hal desain yang harus kita selesaikan,” paparnya dalam laporan tertulis, di Jakarta, Kamis (2/2).

Sebenarnya, lanjut Sofyan, memungkinkan untuk membangun rumah murah di wilayah ‎perkotaan walaupun harga tanahnya sangat tinggi. Caranya, dengan memanfaatkan tanah milik negara yang selama ini menjadi sengketa, namun mesti melewati proses konsolidasi lahan.

“Utamakan land consolidation. Ada lahan Perumnas di Kemayoran itu luasnya 4 hektar, tapi itu ada sebagian diduduki sebagain apartemen lama. Kalau kita konsolidasi maka yang diduduki bangun rumah ke atas, sehingga banyak tanah yang kosong bisa dibangun beberapa,” kata dia.

Dia menjelaskan bahwa, pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun atau apartemen murah cukup visible untuk memperoleh harga yang murah walaupun terletak di tengah kota. Sebab, dari satu bangunan akan terdiri dari ribuan unit.

“Konsolidasi adalah bagaimana rumah kita naikkan ke atas. Katakanlah 1 hektar rumah tapak untuk 500 orang, kalau naikkan kertas bisa beberapa tower bisa 5-10 kali jumlahnya. Intinya bagaimana orang-orang kecil yang pendapatan pas-pasan jangan tinggalnya jauh dari kota. Perumahan rakyat diperkotaan jadi penting, perlu waktu untuk uraikan lebih lanjut,” ungkapnya.

Sofyan menjelaskan bahwa program tersebut dapat diimplementasikan pada tahun 2017, tetapi baru berupa uji coba. Jika berjalan lancar, maka ini dapat diterapkan di wilayah-wilayah lain.

“Bisa (diimplementasikan di 2017), tapi uji coba dulu.‎ Ini baru indikasi awal, misal konsolidasi pembangunan tanah Perumnas,” imbuhnya.

Selain itu, pada kesempatan berbeda, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang rencananya akan untuk menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat yang mempunyai tanah wakaf.

“Kita akan mengusulkan bagi masyarakat yang memiliki tanah wakaf BPHTB-nya akan kita gratiskan, sehingga masyarakat bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah sunahkan,” papar Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang, Selasa (2/2).

Ia mengatakan bahwa pelaksanaan untuk menggratiskan biaya BPHTB ini adalah usaha Pemerintah Kota Tangerang untuk merangsang budaya wakaf di lingkungan masyarakat Kota Tangerang yang mayoritasnya muslim.

“Ini untuk memotivasi masyarakat lainnya agar bisa mewakafkan sebagaian dari apa yang dimilikinya bagi kepentingan umat,” tutupnya.