Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

 

SEMARANG, INAPEX.co.id – Untuk kredit pemilikan rumah (KPR), peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dapat kucuran dana sebesar Rp.5 triliun sebagai pinjaman bagi pekerja yang belum mempunyai rumah.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 35 tahun 2016, ada manfaat layanan tambahan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya adalah kami sudah kerja sama dengan pemberi kerja atau perusahaan untuk menyediakan rumah bagi para pekerja,” kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di Semarang, belum lama ini.

Selain itu, mengenai besaran penyaluran pada tahun 2017 ini BPJS Ketenagakerjaan memberikan bunga yang sangat ringan untuk pinjaman pembangunan atau kredit konstruksi kepada pengembang dan KPR kepada konsumen.

Lebih lanjut dikatakan Agus, ada dua skema penyaluran kredit KPR yaitu untuk rumah bersubsidi dan nonsubsidi. Ditambahkan Agus, untuk rumah bersubsidi harga jual di setiap provinsi berbeda tetapi rata-rata di kisaran Rp.130 juta.

Untuk uang muka kredit ini sebesar 1 persen, suku bunga 5 persen, dan jangka waktu pengembalian selama 20 tahun. Sedangkan untuk nonsubsidi untuk rumah dengan harga maksimal Rp500 juta. Untuk uang muka rumah nonsubsidi ini sebesar 5 persen, tingkat suku bunga yaitu bunga acuan BI repo rate ditambah 3 persen yaitu sekitar 8,75 persen.

“Sedangkan untuk jangka waktu maksimal 20 tahun. Suku bunga ini lebih rendah dibandingkan KPR perbankan lain, selain itu besaran suku bunga juga tetap sepanjang masa kredit,” katanya.

Tak hanya itu, Agus juga menambahkan, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang bisa mengakses kredit untuk KPR rumah bersubsidi yaitu masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp4 juta per bulan untuk pembelian rumah tapak dan maksimal Rp7 juta per bulan untuk pembelian rumah vertikal.

“Kalau untuk peserta yang penghasilannya di atas Rp4 juta akan kami arahkan untuk membeli rumah yang nobsubsidi,” katanya.

Sedangkan untuk pengembang yang bisa mengakses kredit konstruksi ini di antaranya pengembang harus memiliki tanah yang sudah bersertifikat, rumah dibangun untuk kepentingan pekerja, berizin, dan berbadan hukum PT.

Sementara itu, setelah bekerja sama dengan pihak pemberi kerja atau perusahaan, pihaknya melakukan kerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) dalam rangka ketersediaan rumah. “Dalam hal ini REI adalah pihak penyuplai, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyediakan ‘demand’ yaitu para peserta BPJS yang akan membeli rumah,” katanya.

Seperti diketahui sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja sama dengan PT PP dalam rangka menyediakan 6.000 unit rumah bagi pekerja di Serpong. Kemudian, melalui kerja sama dengan REI ini nantinya akan dibangun sebanyak 10.000 unit rumah bagi pekerja PT Sritex. Pihaknya menargetkan, pada tahun ini dapat membangun 25.000 unit rumah di seluruh Indonesia melalui program tersebut.