Sebanyak 7 Juta Pekerja Belum Punya Rumah
7 Juta Pekerja

JAKARTA, News.RumahRei.Com, – Perumahan untuk pekerja terbilang menjadi bagian yang belum begitu tersentuh. Padahal jumlah pekerja belum punya rumah masih sangat banyak.

“Dari 19 juta anggota BPJS Ketenagakerjaan, 7 juta di antaranya masih belum memiliki rumah,” jelas Ketua Kehormatan Real Estat Indonesia (REI) Lukman Purnomosidi, di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (7/9).

Lukman menjelaskan bahwa harga rumah yang senilai Rp133 juta membuat para pekerja merasa sulit dalam membagi alokasi pendapatan mereka dalam membeli rumah.

Seperti diketahui bahwa formula bank yang diaplikasikan kepada pekerja agar dapat memperoleh fasilitas kredit rumah ialah 1/3 dari pendapatan atau gaji.

“Kalau dulu 2/3 dari gaji digunakan untuk sandang pangan dan 1/3 digunakan untuk kredit papan bisa cukup sekarang tidak bisa lagi karena pengeluaran mereka ditambah lagi transportasi, pulsa, hiburan dan sebagainya,” tutur Lukman.

Hal tersebut yang membuat bank menganggap bahwa para pekerja tak bankable hingga bank enggan memberikan kredit perumahan untuk pekerja.

Selain itu, pada kesempatan berbeda, pemerintah dirasa tidak terlalu optimal untuk mewujudkan pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Harga rumahnya dibatasi seharga Rp125 juta sampai Rp165 juta per unit, namun harga tanahnya dibiarkan bergerak sesuai mekanisme pasar.

Hal tersebut tentu mempersulit kalangan pengembang dalam membangun rumah bersubsidi. Sedangkan mereka diharuskan membangun hunian berimbang 1:2:3 seperti ketentuan dalam Undang-undang Perumahan dan Permukiman.

Artinya, tiap pembangunan satu rumah mewah mesti diikuti dua rumah menengah dan tiga  rumah sederhana.

Menurut Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Banten, Soelaeman Soemawinata, pemerintah semestinya mengerjakan dua agenda dalam pembangunan rumah murah.

Yakni mengunci harga lahan dan membangun infrastruktur di kawasan yang dialokasikan untuk rumah murah.

“Itu bisa ditetapkan dalam masterplan kawasan, dengan mengunci harga spekulan tidak bisa bermain,” papar Soelaeman kepada pers di Jakarta, Selasa (6/9).

Pemerintah juga menghimbau untuk menutup sementara tata ruang yang akan ditetapkan. Pasalnya, jika tergesa-gesa dibuka ke publik dikhawatirkan akan mengundang spekulan tanah bermain.

Mereka akan memborong pembelian tanah yang nantinya akan dijual dengan harga mahal.

“Tetapkan saja di mana lokasi lahannya,  kita bersedia dengan kebijakan itu.  Kebijakan itu  memudahkan kita untuk melakukan proyeksi harga dan bisnis. Lihat Serpong, semua bebas dan sekarang mana bisa dibangun properti murah di sana,” jelasnya.