Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Lagi, transaksi pasar properti diprediksi bakal meningkat pada 11 – 20 Agustus 2017 nanti. Hal tersebut terbukti pada Februari, nilai transaksi di pameran Indonesia Properti Expo 2017 melampaui target hingga Rp.5,9 triliun hanya selama pameran berlangsung 9 hari.

“Padahal saat itu kami sempat merasa pesimis karena kondisi politik yang tak menentu, tapi setelah melihat langsung antusias pengunjung membuktikan kebutuhan rumah tetap menjadi prioritas bagi masyarakat terlepas kondisi politik yang memburuk belakangan ini,” ungkap Direktur Utama PT. Adhouse Indonesia Cipta Soedirman Zakaria, kepada INAPEX.co.id, saat ditemui dikantornya, baru-baru ini.

Soedirman juga menyempatkan diri mengucapkan terimakasih terhadap mitra kerja serta seluruh pendukung event pameran Indonesia Properti Expo 2017 yang berlangsung sukses. “Alhamdulillah pameran kita terus mancapai keberhasilan dalam rangka melayani permintaan hunian bagi masyarakat diseluruh Indonesia. Mudah-mudahan keberhasilan ini juga terus berlanjut dan bertemu lagi di event berikutnya dibulan Agustus 2017 nanti,” ungkap Soedirman Zakaria.

Ia mengakui pencapaian jumlah pengunjung tersebut, dinilai tidak maksimal seperti tahun sebelumnya kerena terbentur faktor kondisi politik. “Kami memang mengakui dari total pengunjung dari tahun lalu menurun, karena mungkin ada faktor lain. Tapi kami optimis untuk pameran di bulan Agustus nanti bisa mencapai target,” pungkasnya.

Terlepas itu, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) sejak 17 Maret 2016 lalu. Peraturan itu dibuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo mengungkapkan, dengan dikeluarkannya UU anti krisis ini, Indonesia bisa menghadapi segala macam tantangan, dari kondisi perekonomian global yang bergejolak.

“Dengan adanya UU ini sebetulnya kami bisa lewati periode-periode sulit. Kita sama-sama tahu, kebutuhan untuk memiliki UU ini sejak tantangan di 1997-1998 dan 2008-2009. Maka setelah ada UU ini kami bisa lalui dengan baik,” ungkap Agus saat rapat bersama Komisi XI DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu.

UU PPKSK menjadi landasan hukum bagi para pengambil kebijakan seperti BI, OJK, LPS serta pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat. “2016 ada tantangan besarnya ada Brexit, kenaikan fed rate, shock ketika pilpres di AS, terpilihnya Donald Trump dan akibatkan reaksi luar biasa di global dan berdampak ke negara-negara termasuk di Indonesia. Ekonomi kita terjaga. Dan salah satu yang menjaga kita adalah UU PPKSK,” ujarnya.

Agus menjelaskan, walau pun tidak sedang mengalami kondisi yang krisis, namun pihaknya bersama Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS, yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), tetap melakukan antisipasi.