Tiga Apartemen Sekaligus Akan Tutup Atap di Kota Kasablanka
Tiga Apartemen di Kota Kasablanka (Foto: casagranderesidence)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – PT Pakuwon Jati Tbk melakukan tutup atap (topping off) tiga tower apartemen Casa Grande Residence sekaligus di kawasan superblok Kota Kasablanka Jakarta (13 ha). Ketiga tower ini ialah tower Angelo, Bella, dan Chianti mampu menampung 1.198 unit hunian.

Tiga tower ini adalah pengembangan tahap II Casa Grande Residence yang sudah dipasarkan dua tahun lalu dan telah terjual 65% atau 744 unit.

“Kenaikan harganya cukup bagus, saat dirilis harganya Rp.30 juta/m2, sekarang menjadi Rp.42 juta/m2, naik sekitar 20 persen. Kontribusi dari 3 tower ini mencapai Rp.100 miliar,” tutur Direktur Pakuwon, Ivy Wong, dalam acara topping off di Jakarta, baru-baru ini.

Tidak hanya tiga tower apartemen pada fase kedua juga akan dibangun satu tower perkantoran akan diluncurkan pada semester kedua tahun ini. Investasi untuk pengembangan tahap II senilai Rp.2,5 triliun.

Ivy memperkirakan rampungnya pembangunan apartemen tersebut dan peluncuran gedung perkantoran akan serentak dengan membaiknya kondisi bisnis properti.

Proyek perkantoran, residensial, maupun fasilitas komersial di dalam kawasan superblok seperti Kota Kasablanka juga dikatakan mempunyai sejumlah kelebihan tersendiri sehingga tetap diminati oleh pasar.

Kawasan mixed use masih tergolong baik terbukti dari segi okupansi untuk perkantoran fase awal di kawasan tersebut selalu di atas 90 persen yang menandakan kebutuhannya masih sangat besar.

Gedung perkantoran akan dibangun setinggi 40 lantai seluas 86 ribu m2. Sekitar 60 persen ruangnya dijual, selebihnya disewakan dan telah ada sejumlah calon penyewa yang menuturkan minatnya.

Pakuwon berharap proyek tersebut akan memberikan kontribusi signifikan terhadap target penjualan perusahaan 2017 senilai Rp.2,7 triliun.

“Casa Grande Residence cocok untuk profesional yang ritme kerjanya tinggi dan butuh hunian praktis dengan fasilitas lengkap. Di sini sudah ada mal seluas 111 ribu m2, tiga blok perkantoran,” katanya.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin, mengatakan bahwa para kepala dinas perumahan di daerah wajib mempunyai data kebutuhan atau backlog perumahan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Data backlog perumahan maupun total rumah tidak layak huni (RTLH) sangat dibutuhkan untuk memudahkan Pemerintah pusat dalam mengalokasikan program dan menyalurkan bantuan kepada daerah.

“Data perumahan yang dimaksud bukan hanya sekedar jumlah backlog perumahan saja. Akan tetapi termasuk juga berapa RTLH yang saat ini dihuni oleh masyarakat, serta sebaran lokasi kawasan kumuh yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia,” imbuh Syarif.