Ternyata, Harga Properti Tidak Akan Naik 10% di 2017
Waktunya Beli Properti (Foto: dok.inapex)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Kenaikan nilai properti yang begitu tinggi saat booming di tahun 2010-2012 sepertinya sulit terulang.

Kenaikan harga properti kala itu dapat mencapai 25 persen/tahun, bahkan lebih.

Pengembang berlomba-lomba mengeluarkan produknya untuk mendapatkan capital gain yang tinggi tersebut.

Sejalan dengan menurunnya kondisi makro ekonomi dan keluarnya beberapa regulasi sejak tahun 2013 sampai saat ini pertumbuhan nilai properti terus turun khususnya apartemen.

“Sejak tahun 2013 kenaikan properti year on year tidak lebih besar dari gross domestic product (GDP) yang hanya 5% lebih sedikit. Bahkan kenaikan (harga) apartemen pada tahun 2016 rata-rata hanya 3,8 persen. Jadi properti bakal naik tinggi seperti tahun 2012 rasanya nggak akan terjadi lagi,” papar Associate Director Residential Colliers International Indonesia, Aleviery Akbar kepada pers di Jakarta, Kamis (5/1).

Aleviery memperkirakan kenaikan nilai properti sangat tinggi sama dengan kenaikan GDP. Kecuali di sejumlah lokasi masih ada yang kenaikannya tinggi.

Oleh sebab itu, konsumen harus lebih cermat dan hati-hati dalam menentukan produk dan lokasi properti yang akan dibeli.

Pengembangan proyek infrastruktur meskipun dapat menaikkan nilai properti kenyataannya tidak berpengaruh terlalu signifikan.

“Sejak beberapa tahun lalu pengembang dalam memasarkan produknya sudah mengandalkan kedekatan dengan jalan tol dan stasiun kereta tapi itu tidak membuat penjualannya naik signifikan. Jadi, tahun ini untuk mendapat capital gain 10 persen rasanya tidak mungkin,” paparnya.

Selain itu, untuk mendukung pembangunan rumah susun (rusun) pemerintah akan menghentikan bantuan pembelian rumah tapak di wilayah dengan penduduk di atas 2 juta jiwa.

“Untuk tahun 2017 ini kita tidak lagi memberikan bantuan perumahan untuk kawasan perkotaan yang penduduknya sudah padat. Ini artinya kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan kota-kota padat lainnya penyaluran FLPP khusus untuk rusun,” tegas Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin.

Lahan yang kian terbatas dan harganya yang sangat tinggi di perkotaan, menurut Syarif harus dikembangkan hunian vertikal dan masyarakat juga harus sudah mengubah mindset kalau hunian itu tak hanya rumah tapak, namun juga rusun.

Dengan tinggal di rusun, kalangan MBR perkotaan juga dapat menyisihkan penghasilannya sebab biaya transportasi yang lebih murah.

“Jadi tahun 2017 ini kita akan lebih fokus untuk penyaluran ke hunian vertikal selain terus mencari terobosan soal pertanahan maupun perizinan yang lebih cepat. Pengembang yang akan diberikan kemudahan juga yang mau membangun rusun di perkotaan untuk mengejar target pembangunan sejuta rumah yang lebih besar,” jelasnya.

(he)