Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia Arifin Nurcahyo. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mendatangi Kantor Komisi Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta. Kedatangan komite anti korupsi tersebut untuk melaporkan terkait dugaan terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha dalam tender proyek pembangunan rumah susun (Rusun) DP 0 rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

“Tidak ada sama sekali proses tender untuk menentukan kontraktor pembangunan rusun. Ini jelas merupakan dugaan persekongkolan tender yang dilakukan oleh Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Perumahan,” kata Ketua Umum KAKI Arifin Nurcahyono, saat ditemui INAPEX.co.id, di Kantor KPPU Jakarta, Rabu, Selasa (21/2).

Laporan itu telah diterima langsung oleh Staf Bagian Hukum Biro Hukum, Hubungan Masyarakan dan Kerjasama Triyono Kurniawan di Kantor KPPU di Gambir, Jakarta Pusat. Arifin Nurcahyono menjelaskan, pembangunan rusun DP 0 rupiah Pondok Kelapa mengunakan lahan milik DKI yang merupakan program kampanye Anies-Sandi.

Selain Pemrov DKI, pihak yang juga melaporkan PT Totalindo Eka Persada. Pemprov DKI menunjuk perusahaan konstruksi yang baru saja melantai di Bursa Saham dengan kode saham TOPS ini sebagai kontraktor pembangunan rusun Pondok Kelapa. “Patut diduga Dinas Perumahan Pemprov DKI mengarahkan kontraktor Totalindo. KPPU harus memeriksa proses penujukkannya,” tambahnya.

Totalindo sendiri, masih dikatakan Arifin, memiliki track record yang tidak bagus dalam mengerjakan proyek-proyek Rusunawa milik Pemprov Jakarta pada periode kepemimpinan sebelumnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, perusahaan konsturuksi ini terlambat menyelesaikan proyek 41 tower Rusunawa.

Salah satu proyek mangkrak yang dikerjakan Totalindo yaitu 14 tower Rusunawa Nagrak di Marunda, Jakarta Utara. Hingga pekan kedua Februari ini, pengerjaan rusunawa itu belum juga rampung padahal semestinya selesai pada 20 Desember 2017. Bahkan, berdasarkan informasi dari pekerjanya, masih dikatakan Arif, kebutuhan Sanitair di proyek tower 1-5 rusun tersebut baru sekitar 50% yang dikerjakan. “Karena itulah kami melaporkan Pemprov DKI Jakarta dan Totalindo ke KPPU,” tukasnya.

Tak hanya sampai di KPPU, rencananya Arifin juga bakal melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Senin kita akan ke KPK karena ini ‘kan administrasinya saja ke KPPU untuk tindakan-tindakan kecurangan atau entah ada dugaan suap, kita ke KPK langsung,” pungkas Arifin.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat DKI Jakarta Agustino Darmawan membantah telah melakukan penunjukan langsung terkait pembangunan rumah susun DP 0 rupiah di Kelapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Hal itu disampaikan Agustino menanggpi soal Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) yang sudah melaporkan instansinya ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga Swadaya Masyarakat itu menduga adanya persekongkolan dalam proses pengadaan barang dan jasa pembangunan rusun DP 0 rupiah di Kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Menurut Agustino, laporan itu terlalu mengada-ngada dan tidak berdasar. “Dia gila apa bilang saya berani kayak gitu. Itu kan kegiatannya PD Sarana Jaya, masa berani beraninya bilang (saya) memborong mana mungkin lah begitu. Ngawur tuh,” ungkapnya seperti dikutip tirto.id.

Apalagi, dalam laporan itu, KAKI menyebut bahwa yang melakukan penunjukkan langsung dalam pembangunan rumah tanpa DP tersebut adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah Dinas Perumahan.

Kemudian, masi dikatakan Agustino, BLUD tersebut belum terbentuk dan masih dalam proses pematangan. Dalam hal ini, kata Agustino, BLUD juga tidak berfungsi sebagai penyedia hunian DP 0 rupiah, melainkan hanya sebagai perantara yang menawarkan dan menyalurkan kepada calon konsumen. “Itu (rusun DP 0 Kelapa Village) yang bangun PD Sarana Jaya, Pemprov belum ngapa-ngapain,” tegas Agustino dengan nada tinggi.

Disamping itu, Agustino menilai dugaan persekongkolan antara PT Totalindo Persada dan PD Sarana dalam pembangunan DP 0 rupiah juga terlalu dibuat-buat. Sebab, sebagai selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PD Sarana Jaya memiliki kebebasan untuk memilih perusahaan lain untuk diajak bekerjasama. Dari sisi regulasi, kata Agustino, tak ada ketentuan yang mengatur bahwa BUMD harus melakukan lelang baik dalam pengadaan barang dan jasa maupun kerjasama bisnis.

Agustino mengatakan, jika mengacu pada konsideran dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, maka pedoman pengadaan barang dan jasa atau kerjasama PD Pasar Jaya diatur tersendiri dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan transparansi.

Artinya, Pemprov DKI maupun PD Pasar Jaya tidak melanggar ketentuan seperti yang dilaporkan KAKI ke KPPU yakni pasal 99 (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maupun Pasal 19 dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Kalau mau laporin saya silakan saja. Tapi bukan saya,” pungkas Agustino.