Tanggung Jawab Pemerintah, Membangun Perumahan Bagi Pekerja dan Buruh
Perumahan Bagi Pekerja dan Buruh (Foto: tirto)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Sejak dimulainya pembangunan rumah susun milik (rusunami) untuk pekerja dan buruh berpenghasilan rendah (MBR) yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (27/4/2017) disambut positif sejumlah kalangan.

Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar menilai bahwa pengadaan rumah untuk pekerja dan buruh MBR khususnya di sektor industri memang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Hanya saja, lanjut Jehansyah, pembiayaannya tak bisa mengandalkan dana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau pun pemerintah daerah (Pemda) semata.

Selama ini, walaupun penyediaan perumahan pekerja oleh BPJS telah tersedia namun belum mencukupi.

Hal tersebut dikarenakan peruntukan perumahan pekerja tak ada di dalam iuran BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya dana yang dipunyai BPJS masih sangat minim untuk menyediakan perumahan pekerja dan buruh MBR.

“Karena itu, perumahan buat buruh menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang dananya berasal dari APBN. Tetapi, penyediaannya harus mengikuti kaidah-kaidah public housing, dengan perencanaan lokasi yang baik, berskala besar, dilengkapi divisi penjaringan penghuni, divisi pengelolaan gedung dan sebagainya,” imbuh Jehansyah kepada pers, Selasa (2/5).

Dia menambahkan, perumahan pekerja seharusnya menggunakan sistem sewa murah yang memadai. Hal tersebut mengingat pekerja masih mempunyai mobilitas tinggi.

Sedangkan untuk pekerja yang sudah ingin menetap, dan ini jumlahnya minim, dapat mengikuti sistem rumah tapak Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Jangan membangun perumahan buruh dengan skema milik komersial. Skema ini memiliki kelemahan. Pertama hanya bisa disediakan di kawasan urban yang sudah berkembang. Kedua berpotensi beralih kepemilikan,” ucap Jehansyah.

Menurut Jehansyah, sebaiknya pemerintah langsung mengambil prakarsa untuk menyediakan perumahan pekerja berbasiskan kawasan industri.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) juga bisa bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian khususnya dalam penyediaan lahan-lahan perumahan pekerja di kawasan industri.

Di dalam Kementerian PUPR sendiri ada sejumlah Direktorat Jenderal (Ditjen) yang mestinya melakukan kerja sama, yaitu Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).

“Semuanya sebaiknya fokus untuk membina kapasitas Badan Pengelola Perumahan Pekerja di setiap kawasan industri,” tutup Jehansyah.