Ilustrasi Layanan PTSP di Kelurahan Semper Timur. (Foto: ist)
Ilustrasi Layanan PTSP di Kelurahan Semper Timur. (Foto: ist)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id  – Tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) proyek bangunan bisa dibongkar paksa oleh petugas terkait. IMB merupakan wajib dimiliki setiap orang maupun badan yang ingin melaksanakan proyek pembangunan.

Proyek boleh dimulai, setelah pemilik bangunan sudah mengontongi izin, serta pelaksanaan dilapangan harus sesuai peruntungan dan teknis seperti diatur dalam IMB tersebut.

Bahkan, apabila diketahui pemilik bangunan tetap bandel dan tidak mengindahkan surat peringatan hingga tiga kali, proyek yang tengah dibangun tak segan-segan bakal dibongkar tim petugas gabungan.

Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) sebelumnya sudah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda), tentang tata cara perizinan dan pemanfaatan bangunan.

Tim terpadu siap bongkar terhadap bangunan yang tak memiliki IMB, tapi ketegasan itu tetap dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

 

Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)
Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

 

SOSIALISASI IMB

Kemudian, sosialisasi melibatkan para perwakilan camat dan lurah, pengusaha serta pengembang perumahan. Peserta sosialisasi juga mendapat berbagai informasi tentang sanksi bagi pemilik bangunan yang melanggar aturan.

Diantaranya, surat peringatan tertulis satu hingga tiga kali, serta penindakan berupa penyegelan dan pembongkaran jika pengelola bangunan masih belum mengurus IMB.

Kegiatan sosialisasi tersebut  merupakan bentuk perluasan informasi terhadap masyarakat. Informasi yang disampaikan melalui sosialisasi tersebut sangat bermanfaat bagi para pengembang yang tengah mengalami hambatan saat melakukan proses pembangunan.

Kemudian, pemilik bangunan perorangan juga memperoleh kemudahan untuk mengurus IMB, diantaranya jika sertifikat hak atas tanah pemohon sedang dalam proses balik nama, sebagai pengganti pemohon bisa mengajukan surat pernyataan yang ditandatangani oleh lurah setempat.

Selanjutnya, mengenai  Sertifikat Laik Fungsi (LSF) yang dibahas dalam sosialisasi secara filosofi manfaatnya adalah demi keamanan. SLF merupakan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang lebih menegaskan bahwa setiap bangunan atau gedung wajib memilikinya.

SLF juga mengatur sebelum dioperasionalkan bisa dilihat keamanan bangunan layak atau tidak, seperti jalur mobil dinas pemadam kebakaran, bisa dilalui di area gedung.

PROSES PENGAJUAN IMB

Sebelum menjalankan proses pembuatan IMB, setiap pemohon diwajibkan untuk melengkapi berkas persyaratan IMB. Diantaranya adalah Foto Copy identitas pemilik, Foto Copy SPPT dan Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Berjalan, Foto Copy surat kepemilikan tanah, surat kuasa (bila dikuasakan), surat pernyataan kepemilikan tanah.

Kemudian bagi pemilik bangunan rumah di bawah 500 meter per segi, dapat mengurus IMB bisa langsung datang ke Kantor Kecamatan di loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selanjutnya, pemohon bisa langsung mengisi formulir untuk pengajuan pengukuran tanah.  Seminggu kemudian petugas akan datang ke rumah pemohon dan mengukur serta membuat gambar denah rumah pemohon IMB.

Setelah proses gambar selesai, kemudian dapat dijadikan blueprint untuk proses tahap berikutnya. Setelah gambar denah selesai, baru proses pengajuan IMB bisa dilaksanakan.

Proses pembuatan IMB sendiri bisa memakan waktu 15 hari kerja. Biaya pengurusan IMB sendiri dihitung berdasarkan luasan rumah tersebut, yakni per meter persegi dikenakan biaya Rp 2.500 atau sesuai kebijakan retribusi diwilayah masing-masing.

 

Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)
Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

 

SYARAT IMB (Non Rumah Tinggal s/d 8 lantai)

  • Formulir permohonan IMB
  • Surat pernyataan tidak sengketa (bermaterai)
  • Surat Kuasa (jika dikuasakan)
  • KTP dan NPWP ( pemohon dan/yang dikuasakan)
  • Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen
  • Bukti Pembayaran PBB
  • Akta Pendirian (Jika pemohon atas nama perusahaan/badan/yayasan)
  • Bukti kepemilikan tanah (surat tanah)
  • Ketetapan Rencana Kota (KRK)/RTLB
  • SIPPT (untuk luas tanah > 5.000 m2)
  • Gambar rancangan arsitektur (terdiri atas gambar situasi, denah, tampak, potongan, sumur resapan) direncanakan oleh  arsitek yang memiliki IPTB, diberi notasi GSB, GSJ dan batas tanah)
  • Gambar konstruksi serta perhitungan konstruksi dan laporan penyelidikan tanah (direncanakan oleh perencana konstruksi yang memiliki IPTB)
  • Gambar Instalasi (LAK/LAL/SDP/TDP/TUG)
  • IPTB (Izin Pelaku Teknis Bangunan) arsitektur, konstruksi dan instalasi ( legalisir asli )
  • IMB lama dan lampirannya (untuk permohonan merubah/menambah bangunan)

SYARAT IMB (Non Rumah Tinggal s/d 9 lantai lebih)

  • Formulir Pendaftaran IMB
  • Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon
  • Fotokopi Sertifikat Tanah, yang telah dilegalisir Notaris,
  • Fotokopi PBB Tahun terakhir
  • Menyertakan Ketetapan Rencana Kota (KRK)  dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB/ Blokplan) dari BPTSP
  • Mencantumkan fotokopi Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah  (SIPPT) dari Gubernur, apabila luas tanah daerah perencanaan 5.000 M2 atau lebih.
  • Gambar rancangan arsitektur (terdiri atas gambar situasi, denah, tampak, potongan, sumur resapan) direncanakan oleh  arsitek yang memiliki IPTB, diberi notasi GSB, GSJ dan batas tanah)
  • Rekomendasi hasil persetujuan Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK), apabila luas bangunan 9 Lantai atau lebih,
  • Hasil Penyelidikan Tanah yang dibuat oleh Konsultan,
  • Persetujuan Hasil Sidang TPKB, apabila ketinggian bangunan 9 lantai atau lebih dan atau bangunan dengan basement lebih dari 1 lantai, atau bangunan dengan struktur khusus.
  • Gambar Instalasi (LAK/LAL/SDP/TDP/TUG)
  • Rekomendasi UKL/UPL dari BPLHD apabila luas bangunan 2.000 sampai dengan 10.000 M2, atau Rekomendasi AMDAL apabila luas bangunan lebih dari 10.000 M2.
  • Surat Penunjukan Pemborong dan Direksi Pengawas Pelaksanaan Bangunan dari Pemilik Bangunan.
  • Surat Kuasa (jika dikuasakan)