ilustrasi. (Foto: pupr)
ilustrasi. (Foto: pupr)

 

MATARAM, INAPEX.co.id, – Tak hanya soal peningkatan kualitas lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), namun ternyata bantuan parasarana, sarana dan utilitas (PSU) sangat bermanfaat terhadap program satu juta rumah.

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mampu merealisasikan fungsi PSU terhadap 26.884unit rumah MBR di seluruh wilayah Indonesia.

Bantuan PSU diharapkan bisa merangsang peran aktif pelaku pembangunan dalam penyediaan rumah  bersubsidi dari pemerintah.

Untuk mendorong pelaksanaan bantuan PSU tahun 2017 ini, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melalui Direktorat Rumah Umum dan Komersial melaksanakan kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Bantuan PSU TA 2017 di Hotel Lombok Raya Kota Mataram Provinsi NTB.

“Kami berharap melalui pendampingan pelaksanaan bantuan PSU ini mampu memberi pemahaman dan wawasan terkait bantuan PSU untuk perumahan umum yang dibangun oleh pengembang. Selain itu juga menjaring lokasi yang dapat diajukan sebagai calon penerima Bantuan PSU tahun 2018 mendatang,” ujar Kepala Subdit Bantuan Rumah Umum, Kukuh Firmanto ketika membacakan sambutan tertulis Direktur Rumah Umum dan Komersial Irma Yanti, di Hotel Lombok Raya Kota Mataram, Pronvinsi NTB, belum lama ini.

Kukuh menambahkan, untuk mewujudkan perumahan MBR yang layak huni perlu adanya rumah yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan perijinan dan PSU yang memadai. Hal ini perlu didukung adanya peran pemerintah daerah dan para pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas sehingga bisa menjadi rumah yang layak huni.

Ketua Panitia Yogi Hendrasworo menambahkan, kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Bantuan PSU melibatkan perwakilan dinas teknis Pemda provinsi dan kabupaten/kota, dan asosiasi pelaku pembangunan perumahan dari wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Dalam kegiatan ini memaparkan soal Tata Cara Pengusulan dan Pelaksanaan Bantuan PSU, Program Layanan Bapertarum PNS oleh Kepala Pengawas Bapertarum PNS serta Pengalaman Pelaksanaan Bantuan PSU oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukinan Provinsi NTB.

“Selain untuk menjaring Usulan Bantuan PSU TA 2018, melalui acara ini Bantuan PSU ini diharapkan dapat penyempurnaan kebijakan Bantuan PSU di tahun mendatang,” pungkas Kukuh Firmanto.