DP Nol Persen Bisa Terwujud, Gubernur Jakarta Harus Bereskan 4 Hal Ini
Ilustrasi (Foto: ist)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Menanggapi soal perubahan besaran uang muka terkait rencana kebijakan baru tentang rasio kredit terhadap agunan (Loan to Value/LTV) bakal dibahas pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI).

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berharap kebijakan itu bisa diajukan dalam RDG pada pertengahan November 2017.

Melalui kebijakan itu, ada sejumlah wilayah yang mendapatkan uang muka properti lebih rendah atau lebih tinggi dari LTV nasional. Apalagi, aturan LTV untuk kredit pemilikan rumah (KPR) secara nasional maksimal sebesar 80%. Itu artinya uang muka minimal sebesar 20%.

“Kajian-kajian sudah kami lakukan. Rumusnya kebijakan maupun konsep Peraturan PBI (PBI) sedang kami finalkan. Semoga November bisa kami ajukan dalam RDG,” jelas Perry Warjiyo di Kompleks BI, Jakarta, baru-baru ini.

Lebih lanjut dikatakan Perry Warjiyo, ada tiga syarat agar suatu wilayah mendapat kelonggaran LTV. Pertama, KPR di wilayah tersebut terlalu rendah dari yang diperlukan. “Ada provinsi yang memang kreditnya terlalu rendah, maka disamping relaksasi nasional, ada tambahan relaksasi untuk provinsi-provinsi itu,” kata dia.

Kedua, harga perumahan di wilayah tersebut terlalu rendah. Ketiga, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) sektor perumahan di wilayah tersebut masih wajar. “Misalnya, LTV nasional sekarang 80%. Provinsi itu (yang menenuhi ketiga syarat itu) bisa naik sampai 85%. Jadi uang muka cukup 15%,” papar Perry Warjiyo.

Harapannya, kebijakan ini bisa mendorong penyaluran kredit. Hingga Agutus 2017 lalu, penyaluran kredit perbankan hanya tumbuh 8,3% secara tahunan. Adapun pelonggaran LTV baru dipertimbangkan untuk KPR saja, belum untuk kredit kendaraan bermotor (KKB).

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mendukung rencana Bank Indonesia (BI) untuk menerapkan kebijakan rasio kredit terhadap agunan (Loan to Value/LTV) spasial untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Melalui kebijakan itu, uang muka kredit bakal disesuaikan dengan kondisi wilayah.

Diharapkan, kebijakan ini bisa membuat pertumbuhan kredit perumahan semakin bergairah. Sebab, daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi kurang baik, berpeluang mendapatkan uang muka KPR maupun KKB yang lebih ringan.