• Inapex

    Soal Segmentasi, DPRD DKI Minta Program Rumah DP 0 Rupiah Dikaji

  • Oleh
  • Senin, 13 Nov 2017
  • Sering Terlupakan, Pikirkan Ini Sebelum Membeli Rumah Pertama

    Ilustrasi (Foto: dok.inapex)

     

    JAKARTA, INAPEX.co.id – Soal segmentasi, Komisi D DPRD DKI Jakarta minta rumah DP 0 rupiah agar dikaji secara komprehensif, sebelum merealisasikan program itu.

    “Yang menjadi masalah adalah ketika kita masuk ke pola pembayaran. Ternyata, pola pembayaran itu masih sangat mahal ya. Harga dari 1 unit (rumah) itu masih ditaksir antara Rp 400-440 juta. Jadi, kalau (cicilan) 5 tahun saja, maka per bulan itu sekitar Rp 2,4 juta,” papar Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus, ketika ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

    Lebih lanjut dikatakan politikus Partai NasDem, pola pembayaran ini nanti menentukan segmentasi masyarakat yang bakal menikmati program rumah DP Rp 0.

    Diketahui, program Gubernur DKI Jakarta Anies-Sandiaga bertujuan untuk mempermudah rakyat menengah ke bawah untuk memiliki rumah.

    “Kalau masyarakat katakanlah kelas UMP nggak akan mampu. Karena potong Rp 2,4 juta dari pendapatan dia yang cuma Rp 3,6 juta, maka dia cuma tersisa Rp 1,2 juta,” ujarnya.

    Begitu pula dengan pola pembayaran lain menggunakan CSR. Pola ini, menurut Bestari, juga tidak bisa menutupi cicilan warga yang mengikuti program rumah DP Rp 0.

    “Kemudian ternyata ada pola berikutnya, ada yang dijelaskan itu, ada supporting setengah dari alokasi CSR yang dicarikan. Kembali pertanyaan, apakah masyarakat masih bisa hidup dengan angka setengahnya? Berarti Rp 1,2 juta (setengah dari cicilan 5 tahun), dia gajinya UMP juga kan sisa Rp 2,4 juta,” jelas anggota Banggar DPRD DKI Jakarta.

    Baca Juga :
    Agent Summit 2017, Siap Hadapi Persaingan Bisnis Properti

    Tapi pada dasarnya, sambung Bestari, dia mendukung apapun program Anies-Sandiaga yang memprioritaskan kepentingan rakyat kecil.

    “Saya sebagai anggota Banggar mendukung sebetulnya perumahan rakyat ini. Namun, jangan terburu-buru dengan itu dan tentukan segmennya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Sandiaga juga mengakui konsep pembayaran program rumah DP Rp 0 masih dalam pembahasan. Tapi di satu sisi Bank Indonesia (BI) memberikan lampu hijau terhadap program tersebut.

    “(Program rumah DP Rp 0) Belum bisa kami berikan update, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Tapi intinya, alhamdulillah BI tadi menyatakan bahwa program ini bisa dilakukan, karena ada pengecualian, dan diharapkan program ini tetap mengacu pada prudential banking,” kata Sandiaga.