Ilustrasi miniatur apartemen di pameran Indonesia Properti Expo 2017. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Soal rencana penerapan pajak air tanah, diminta tak memberatkan bagi pengembang apartemen maupun konsumen ditengah kondisi lesunya bisnis properti. “Saya berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam menyingkapi persoalan pajak air tanah ini,” ungkap salah seorang pengembang properti yang tak mau disebut identitasnya kepada INAPEX.co.id, di Jakarta, Rabu (19/7).

Pernyataan itu, sekaligus menanggapi aksi DPRD DKI Jakarta yang menyinggung soal pengelola sebuah Apartemen terkait penggunaan air tanah selama puluhan tahun.

Seperti diketahui sebelumnya, pihak apartemen mewah tersebut disebut telah memanfaatkan air tanah tanpa membayar pajak air tanah (PAT) selama kurang lebih 20 tahun.

Kemudian, DPRD menilai pengelola apartemen harus segera ditindak dan dikenai pajak. “Pajaknya harus dihitung dari sejak kapan air tanah itu keluar di sana,” ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria.

Iman mengatakan, pihak pengelola bertindak tak sesuai tata krama. Bahkan ia menilai begitu, karena selama bertahun-tahun pengelola menyembunyikan pemakaian air tanah mereka.

Kasus itu diketahui selama kurang lebih 1,5 bulan belakangan. Tapi, belum ada tindak lanjutnya sampai sekarang. Pengelola apartemen mewah itu menggunakan air tanah yang bocor, akibat pondasi bangunan yang memotong jalur saluran air tanah saat pembangunan.

Akibatnya, air tanah terus keluar tanpa bisa dihentikan dibagian basement apartemen tersebut. Air tanah itu dikelola dengan menampungnya di ground tank, lalu dialirkan untuk dipakai penghuni.

Dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani mengalami kebuntuan terkait tindak lanjut persoalan ini. Dinas Perindustrian dan Energi DKI tak bisa memasang alat catat meter di lokasi.

Terlepas itu secara terpisah, proyek pembangunan rumah susun (Rusun) di Penjaringan ditargetkan selesai pada tahun depan. Arifin, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta membenarkan, pembangunan Rusun Penjaringan bakal dibangun dua tower, serta masing-masing memiliki 16 lantai. “Kedua tower Rusun Penjaringan ini, nantinya akan rampung pembangunannya, pada 2018 nanti,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, lanjutnya, sudah siap merelokasi warga yang menjadi korban penertiban yang tinggal di pinggir kali. “Memang, diperuntukkan (Rusun Penjaringan) bagi warga terkena relokasi. Warga pinggiran kali yang terkena penertiban,” jelas Arifin