Mourin Sitorus. (Foto; PUPR)
Mourin Sitorus. (Foto; PUPR)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Terlepas dari berbagai persoalan mulai masalah backlog hingga minimnya pengadaan lahan untuk rumah murah, ternyata masih banyak persoalan yang terus bergulir.

Masalah itu, diantaranya soal system pembiayaan rumah di Indonesia yang dinilai masih belum efisien.

“Padahal sistem pembiayaan perumahan yang efisien bisa membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni,” tegas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus dalam acara Peluncuran dan Bedah Buku di Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, persoalan perumahan merupakan masalah yang sangat serius. “Persoalan ini harus ditangani bersama antara pemerintah pusat, pamerintah daerah dan masyarakat itu sendiri,” tambah Maurin Sitorus.

Kendati demikian, pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah perumahan diantaranya dengan mengalokasikan dana perumahan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

“Selain anggaran perumahan dari APBN, perlu juga menggerakan dana di luar APBN. Hal ini dikarenakan dana APBN tidak mencukupi untuk perumahan,” kata Maurin Sitorus.

Di sisi lain, terdapat tiga ciri sistem pembiayaan perumahan yang efisien. Pertama, pasar primer perumahan harus banyak.

“Ini artinya penyalur KPR harus banyak bukan hanya lembaga keuangan perbankan saja dan KPR harus rendah risiko”, ujarnya. Ciri kedua, Dana Jangka Panjang senantiasa tersedia dan mudah diakses dan ciri ketiga yaitu, Sistem Keuangan dan Makroekonomi kuat dan stabil.

Terlepas itu, secara terpisah Kementerian PUPR juga menyelenggarakan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur 2017 di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memastikan sinkronisasi kebijakan antar sektor pemerintahan. Kegiatan PUPR itu juga melibatkan Direktur Otonomi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktur Dana Perimbangan pada Kementerian Keuangan serta Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah pada Kementerian Dalam Negeri untuk mengarahkan soal kebijakan masing-masing Kementerian dan Badan pada peserta.

Dalam kegiatan itu juga terlihat hadir Sekretaris Daerah Pemprov NTB Rosiady Husaini Sayuti, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti dan Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, A. Hasanudin.

Anita berharap acara Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program ini menghasilkan rencana kegiatan yang dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan, baik dalam RPJMN 2015-2019, RKP 2017, SPM Bidang PUPR, maupun RPJMD.

“Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Pusat perlu bersinergi dalam pengelolaan DAK, baik pada tahap perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan maupun pelaporan DAK,” kata Anita Firmanti.