Sertifikat Tanah Diprioritaskan Sampai 8 Tahun Ke Depan
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil (Foto: agolf)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Sertifikasi tanah menjadi program Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sampai 8 tahun ke depan. Program ini diprioritaskan sebab secara nasional tanah yang sudah bersertifikat hanya 45 persen.

Jika tak ada percepatan, butuh waktu 100 tahun untuk menyelesaikannya. 2017 ini Kementrian ATR/BPN akan mensertifikat 5 juta bidang tanah dengan dana Rp.5 triliun. Targetnya pada tahun 2025 semua tanah di Indonesia sudah terdaftar dan terpetakan hingga dapat dilakukan proses sertifikat.

 

Bagi masyarakat miskin sertifikat tanah ini gratis dengan dukungan dana dari APBN. Sofyan meminta perbankan membantu proses pembiayaannya sebab dana dari APBN diprediksi tak mencukupi.

 

“Tapi program ini membutuhkan effort cukup besar dan biaya yang tidak sedikit, makanya dibutuhkan persiapan dan pendanaan yang matang,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil, dalam siaran pers yang diterbitkan di Jakarta, Selasa (14/3).

Guna mewujudkan target BPN memperkenalkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pendekatannya dilaksanakan pada setiap desa, kabupaten, dan kota sehingga seluruh kawasan dapat terpetakan dengan single piece of land.

Pemetaan dan pemberian nomor induk pada setiap bidang tanah tersebut akan memudahkan proses penyertifikatan.

Bagi masyarakat miskin sertifikat tanah ini gratis dengan dukungan dana dari APBN. Sofyan meminta perbankan membantu proses pembiayaannya sebab dana dari APBN diprediksi tak mencukupi.

“Kami sudah melakukan MOU dengan perbankan, jadi pensertifikatannya nanti di-charge ke nasabah. Bisa juga dibayarkan bank melalui program CSR,” jelasnya.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, rencana penambahan satu properti komersial di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan bernama Gateway Park dipastikan batal dilakukan sebab dinilai menyalahi aturan yang ada.

Gateway Park awalnya akan dibangun di Jalan Pintu I Senayan. Proyek tersebut memadukan pusat olahraga, dan ruang ritel bergenre modern.

“Pembangunan di pintu I Senayan tidak mungkin karena sepanjang jalan itu merupakan area hijau sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR Jakarta dan kami akan pertahankan itu,” papar Direktur Utama Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPK-GBK) Winarto, kepada pers, di Kantor PPK-GBK Jakarta, Senin (13/3).

Upaya ini juga secara langsung adalah cara PPK-GBK untuk memperlihatkan komitmen mengembalikan kompleks GBK seperti fungsi awal, yaitu sebagai fasilitas olahraga sekaligus kawasan resapan air serta paru-paru kota atau ruang terbuka hijau (RTH) untuk masyarakat luas.