Ilustrasi Skema pembayaran. (Foto; DPDREIDKI)

JAKARTA, INAPEX.co.id – Saat ingin beli apartemen, mayoritas 61% konsumen properti lebih memilih skema pembayaran melalui Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).

Selanjutnya, sebanyak 43% lebih suka pilih cicilan ke developer 36 kali dan 41% lainnya menggunakan skema pembayaran tunai keras menggunakan cicilan 6 kali.

Kondisi tersebut, terungkap melalui hasil survey perkembangan industri realestate yang dilakukan oleh DPD Realestate Indonesia (REI) DKI Jakarta, pada Mei 2018.

Kemudian hasil survey juga menyebutkan, 8% menyatakan biaya bangunan kurang dari Rp.100 milyar, 42% antara Rp.101 – 500 milyar, 38% menyatakan soft cost 8-10% dari biaya konstruksi; 28% antara 3 – 5%; 19 antara 6 – 8%.

Sementara itu, terkait perizinan ternyata ini hasilnya yang sangat mengejutkan bagi DPD Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta.

Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman menyebutkan hasil survei selama tahun 2017, sebanyak 69% dari total 350 pengembang properti anggotanya menyatakan lebih mudah memperoleh izin pembangunan di daerah.

Kemudian, yang menilai perizinan di DKI cukup mudah hanya sebesar 55%. “Faktor terbesar yang memengaruhi sulitnya perizinan di DKI adalah birokrasi sebesar 40 persen, lalu kebijakan 17 persen.

Sisanya soal persyaratan 25 persen, dan biaya pengurusan 18 persen,” papar Amran Nukman saat memberi penjelasan mengenai hasil survei, di kantor DPD REI DKI Jakarta, baru-baru ini.

Selain itu, 44,7% anggota yang mengikuti survei itu mengembangkan perumahan menengah atas dan apartemen, sedangkan 8,1 persen mengembangkan perumahan sederhana, serta sisanya ruko, rukan, perkantoran, dan mal.

Sementara untuk jenis properti yang kinerjanya terbaik yaitu perumahan bawah atau rumah sederhana sebanyak 28,5% dan apartemen strata 27%.

Selebihnya perumahan menengah dan atas 17,1%, ruko atau rukan yang dijual 8,7%, serta perkantoran dan ruko atau rukan yang disewakan di bawah 5%.

Selanjutnya, 57% para pengembang juga menyatakan bahwa penjualan tahun 2017 sama dengan tahun sebelumnya, bahkan lebih baik.

“57 persen anggota menyatakan kondisi ekonomi pada tahun 2017 kondusif, sedangkan yang menyatakan kurang kondusif 38 persen,” jelas Amran.

Soal dampak kebijakan pemerintah, tutur Amran, yang berpengaruh paling besar yaitu pengurangan pajak dan suku bunga kredit, masing-masing 29 persen dan 26 persen.