Menteri PUPR Basuki Moeljono ketika lauching salah satu proyek TOD di Stasiun Pondok Cina, Depok. (Foto: istimewa)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Rumah susun berkonsep Transit Oriented Development (TOD) alias rusun nempel stasiun ini, ternyata 30% diperuntukkan bagi hunian kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu ditegaskan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, saat menanggapi keinginan pengembang swasta yang ingin ikut terlibat dalam proyek tersebut.

Lebih lanjut, Basuki memastikan, pemerintah sangat membuka diri kepada pihak swasta yang ingin terlibat dalam pembangunan hunian berkonsep TOD. Hanya saja, ada syarat yang harus dipenuhi oleh swasta.

“Memang itu kan tanah negara, tanah KAI kan. Bisa saja (swasta), makanya di tempat saya (Kementerian PUPR) kalau TOD itu harus minimal 30% untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), mau enggak itu swasta ?” tegas Basuki di Gedung DPR, Jakarta, baru-baru ini.

Kemudian tak hanya menyiapkan minimal 30% hunian untuk MBR, swasta juga harus menyanggupi nilai Rp 7 juta/meter per segi untuk tanah dengan luas satu hunian sekitar 32 meter atau dengan kata lain harga jual huniannya harus Rp 224 juta.

“Jadi kita punya ancang-ancang itu. 35% minimal harus untuk MBR. Kalau luasannya 32 meter persegi, harganya Rp 224 juta. Kalau mau, mereka (swasta) bisa?” jelas dia.

Seperti diketahui sebelumnya, polemik tersebut mencuat setelah Asosiasi pengembang yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta mendesak Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR untuk melibatkan pengembang swasta dalam pelaksanaan proyek hunian berkonsep Transit Oriented Development (TOD) yang saat ini dikuasai hanya oleh kalangan BUMN.

Ketua DPD REI DKI Jakarta, Amran Nukman, mengatakan pengembang swasta nasional juga memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pengembangan proyek hunian strategis tersebut sehingga bisa mendorong percepatan pengadaan hunian bagi masyarakat.

“Kalau pemerintah sudah memberikan proyek infrastruktur 100% kepada BUMN, pola itu jangan lagi dipakai untuk mengembangkan proyek hunian di stasiun-stasiun Kereta Api,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (12/10).

Ada baiknya proyek hunian berbasis stasiun transportasi massal di Jabodetabek itu melibatkan pengembang swasta nasional juga. “Tapi jangan juga diberikan kepada pengembang swasta asing,” sambung dia.

Lebih lanjut Amran menambahkan, dengan membagi porsi pembangunan hunian berkonsep TOD, yang notabene lahannya sudah tersedia tersebut, sedikit banyaknya akan sangat berpengaruh kepada gairah industri properti nasional yang saat ini sedang mengalami penurunan.

“Walau bagaimanapun, pengembang swasta selama ini sudah menunjukkan kemampuan dan komitmen membantu pemerintah dalam membangun hunian bagi MBR,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Eddy Kuntadi Ketua Umum Kadin DKI Jakarta mengungkapkan, untuk menggerakkan ekonomi Jakarta sekaligus pemerataan kue ekonomi, perlu adanya sinergi BUMN-Swasta Nasional. Hal ini sesuai dengan Rekomendasi pada Rakornas 2017.

“Sinergi ini juga akan membuat sirkulasi ekonomi menjadi merata ke dunia swasta dan masyarakat umum. Kadin sebagai wadah dunia usaha sangat concern untuk menggerakkan ekonomi Jakarta, termasuk menggerakkan kegiatan usaha UMKM di Jakarta. Kueh pembangunan ekonomi semestinya tidak hanya untuk BUMN saja, tapi juga menetes sampai UMKM,” terangnya.

Proyek hunian berkonsep (TOD) yang masih akan banyak dikembangkan berdasarkan rencana yang yang sudah diumumkan oleh pemerintah.