Rumah tipe 36 di Lhokseumawe Sangat Laris
Rumah di Lhokseumawe (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Rumah tipe 36 di Lhokseumawe sangat laris dibeli masyarakat. Pasalnya, dengan membeli rumah tipe ini, konsumen mendapatkan subsidi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dari pemerintah.

Oleh sebab itu, PT Lientas Residence, Wahyuddin Albra mengembangkan dua blok perumahan tipe 36 dengan nama Virya Panggoi Mantion sebanyak 176 unit di Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

“Jumlah unit itu semua sudah terjual. Kebutuhan rumah di Lhokseumawe ini sangat tinggi, pasar perumahan itu selalu ada dan diminati masyarakat. Umumnya tipe 36 paling dicari,” tutur Direktur Utama PT Lientas Residence Wahyudin Albra, baru-baru ini.

Dia mengatakan perumahan lainnya yang dikembangkan yakni Virya Lientas Residence di Buket Rata, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe juga sudah terjual habis. Di sana, mereka membangun 200 unit rumah tipe 36, 45 dan 50.

“Namun yang sudah selesai kami bangun itu baru 59 unit dari total 200 unit. Tipe 45 dibanderol Rp.195 juta dan tipe 50 dijual dengan harga Rp.215 juta,” jelas Wahyu.

Menurutnya, unit tipe 36 dikenakan biaya cicilan sebanyak Rp.740.000 per bulan selama 20 tahun.

“Karena cicilan ringan inilah makanya tipe 36 itu paling laku dijual. Itu unit yang selalu dicari pembeli,” tuturnya.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, Presiden RI Joko Widodo berencana hendak menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur. Wacana ini sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.

Di era kepemimpinan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, keuangan haji pernah diinvestasikan dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).

Menteri Agama kala itu, Suryadharma Ali, mengatakan bahwa investasi dana haji dilakukan untuk mengamankan dana haji untuk pembiayaan haji masyarakat.

“Sekitar lima-delapan tahun sebelumnya, sejak masa Presiden sebelumnya (secara) terstruktur. Jadi, terstruktur itu maksudnya bukan dana itu dihabiskan, dipinjam, tapi itu dalam rangka investasi untuk memberikan return,” tutur anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Oni Sahroni, di Jakarta, Kamis (10/8).

Menurut Oni, terdapat empat hal yang harus mesti diperhatikan sebelum dana haji diinvestasikan. Tidak hanya mesti memperoleh persetujuan dari calon haji, investasi juga dilakukan berdasarkan sistem syariah, baik dari sisi akad, sumber dana yang halal, peruntukkan, hingga dana bagi hasil yang jelas.

Investasi juga mesti memperhitungkan imbal hasil dan risiko yang terkendali. Hal penting, tambahnya, investasi diharapkan bisa memberikan manfaat besar untuk banyak orang.

Sebelumnya, DPR akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk memaparkan rencana pemerintah dalam menggunakan dana haji untuk infrastruktur.

Menurut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, terselip kekhawatiran penempatan dana haji di infrastruktur melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.