• Inapex

    Revisi Penetapan LTV Berbasis Wilayah Dibatalkan, Ini Alasannya

  • Oleh
  • Kamis, 30 Nov 2017
  • Ilustrasi suasana pameran Indonesia Properti Expo 2017 di JCC Senayan. (Foto: dok.inapex)

     

    JAKARTA, INAPEX.co.id – Rencana penetapan revisi Loan To Value (LTV) berbasis wilayah atau secara spasial dibatalkan oleh Bank Indonesia (BI).

    Pasalnya, Gubernur BI Agus Martowardojo mengakui alasannya, BI telah melakukan kajian selama 3 bulan terkait LTV spasial atau basis kewilayahan. Namun BI memandang kajian tersebut belum efektif.

    LTV merupakan nilai kredit atau jumlah pembiayaan yang bisa diberikan bank kepada pemohon kredit melalui jaminan atau agunan berupa properti atau kendaraan. Hingga saat ini LTV tercatat 85% jadi uang muka yang dibebankan kepada peminjam adalah 15%.

    “LTV atas basis wilayah, tapi kami lihat tidak cukup efektif bila kami lakukan LTV basis spasial. Karena itu kami minta ke Departemen Makroprudensial untuk mengkaji LTV berdasarkan targeted,” kata Agus Martowardojo dalam acara pertemuan tahunan BI di JCC, Jakarta, baru-baru ini.

    Lebih lanjut Agus Martowardojo mengatakan, LTV berdasarkan segmen dan target ini masih dalam kajian dan membutuhkan riset untuk penerapannya.

    BI memandang penyempurnaan LTV ini yang dibahas secara targeted berdasarkan jenis properti. “Karena kami tahu kondisi siklus untuk setiap jenis properti berbeda-beda,” jelas Agus Martowardojo.

    Jadi nantinya, LTV akan diatur berdasarkan jenis properti, dengan kategori besar, mewah hingga kelas bawah.

    Baca Juga :
    Banjir Melanda Ibukota, Saatnya Cari Hunian di Wilayah Penyangga

    Padahal sebelumnya, BI berencana untuk mengatur LTV dalam hal ini terkait dengan uang muka atau down payment (DP) per wilayah.

    Penyaluran kredit properti dari data uang beredar BI per Agustus tercatat Rp 762,1 triliun atau tumbuh 13,5% tumbuh melambat dibandingkan periode bulan sebelumnya Rp 755,1 triliun yang tumbuh 13,9%.

    Pertumbuhan kredit properti terus mengalami penurunan sejak Juni 2014 yang hampir menyentuh 20%. Kemudian terus merosot hingga mencapai 13,5% pada Agustus 2017.

    Sementara itu untuk KPR dan KPA tercatat Rp 389,2 triliun atau tumbuh 10,4% dibandingkan bulan sebelumnya Rp 385,7 triliun. Kredit real estate Rp 133 triliun atau tumbuh 8,5% dibandingkan bulan sebelumnya Rp 132 triliun.

    Apalagi, skema KPR masih jadi solusi bagi masyarakat untuk beli rumah. Fasilitas ini terbukti masih menjadi pilihan utama sebagai cara transaksi masyarakat bisa memiliki hunian.

    Laporan survei BI mengenai Survei Harga Properti Residensial Kuartal III-2017 menunjukkan sebanyak 76,42 persen konsumen memilih KPR sebagai fasilitas utama pembelian properti residensial. “Angka ini tumbuh tipis 0,8 persen dibandingkan kuartal sebelumnya yakni 75,54 persen,” tulis BI.