Rombongan Komisi V DPR RI ketika meninjau infrastruktur jalan. (Foto: pupr)
Rombongan Komisi V DPR RI ketika meninjau infrastruktur jalan. (Foto: pupr)

 

PALOPO, INAPEX.co.id, – Realisasi infrastruktur dibutuhkan untuk akses lokasi wisata dikawasan Toraja dan Toraja Utara. Oleh sebab itu, Anggota Komisi V DPR RI meninjau langsung ke  Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Utara.

Tinjauan yang dikemas dalam kegiatan kunjungan kerja tersebut dipimpin Lasarus dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rido Matari Ichwan, Direktur Pembangunan Jalan A. Gani Ghazaly dan Kepala Balai Besar Penanganan Jalan Nasional XIII Bastian Sihombing serta mitra kerja Komisi V DPR dari kementerian dan lembaga lain.

Rombongan Komisi V DPR itu, meninjau langsung diproyek pelebaran jalan nasional ruas Rantepao-Palopo. Infrastruktur jalan yang terdiri dari 3 segmen sepanjang 17,5 km dengan nilai kontrak sekitar 150 M, merupakan proyek Multi Years Contract tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2017 ini.

Selain itu juga terlihat rekonstruksi jalan Enrekang-Makale-Palopa dengan panjang 25 km yang terdiri dari 13 segmen.

Proyek ini juga merupakan sebagai pendukung infrastruktur untuk menuju kawasan pariwisata di Toraja dan Toraja Utara.

Sementara itu, kerusakan disejumlah titik ruas jalan Palopo-Toraja sudah dalam penanganan kontraktor PT. Waskita Karya.

“Sejauh ini proyek pekerjaan ini tidak ada kendala, termasuk pembebasan lahan yang tidak jadi masalah. Meskipun progresnya agak lambat namun itu hanya persoalan teknis yang nanti akan terus dipacu. ” tegas Kepala BPJN XIII, Bastian Sihombing.

Kemudahan untuk ruas jalan Makasar- Palopo karena waktu tempuh yang mencapai 10 jam, jalan ini tidak dicocok dijadikan sebagai pendukung akses, maka tetap dibutuhkan bandara.

Ruas jalan ini diperuntukan untuk distribusi logistik serta pergerakan manusia dalam rangka non-pariwisata.

Kita akan tetap memperbaiki  ruas jalan Makasar- Palopo meskipun kurang cocok untuk dukungan pariwisata,” jelas Kepala BPJN XIII Bastian.

Dalam kesempatan itu, Komisi V DPR RI Lasarus mengusulkan adanya intervensi  APBN untuk akses jalan menuju kawasan pariwisata Lolai yang kondisi jalannya masih perlu ditingkatkan terhadap akses wisatawan.

Secara terpisah, kunjungan serupa juga dilakukan Komisi V DPR RI pada proyek infrastruktur dan transportasi ke Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat.

Rombongan yang dipimpin Micheal Wattimena tersebut, menuju ke Kabupaten Pegunungan di dampingi Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XVII Yohannis Ransiki.

Perjalanan dimulai dari Manokwari ke jalan strategis nasional Prafi-Myambouw-Anggi-Ransiki.

Ketua rombongan menyampaikan pentingnya pembangunan di daerah timur terutama di Kabupaten Pegunungan Arfak, selain daerah masih sangat tertinggal, infrastruktur menjadi modal penting untuk mengangkat perekonomian serta taraf hidup masyarakat.

Sementara itu, masyarakat  Kabupaten Pegunungan Arfak menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian PUPR.

Mereka merasa sangat terbantu baik dari infrastruktur jalan maupun air minum. Penangan ruas Jalan Prafi – Mayambou – Anggi – Ransiki 128, 90 km.

Secara umum Panjang total jalan trans papua barat sepanjang 1.070,62 km dengan kondisi rigid/aspal sepanjang 607,92 km (46,78%) kondisi tanah/japat sepanjang 450,84 km (42,11%) belum tersambung 11,86 km (1,11%) dan perbaikan geometrik 62,50 km (5,84%).