• Inapex

    Punya Rumah di DKI, Taati Aturan Ini Saat Renovasi Rumah

  • Oleh
  • Selasa, 10 Okt 2017
  • Pekerja Informal Akan Segera Mendapatkan Dana Rumah Rp.50 Juta

    Ilustrasi (Foto: dok.inapex)

     

    JAKARTA, INAPEX.co.id –  Punya rumah di kawasan DKI Jakarta, sebaiknya taati aturan ini saat ingin melakukan renovasi. Pasalnya, harus diketahui bagi pemilik rumah yaitu wajib memperbarui Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

    Perubahan ketentuan yang harus ditaati melalui aturan pada IMB yaitu melampirkan secara detail bangunan terbaru. Bahkan ketentuan itu juga tercantum dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Permendagri No. 32/2010).

    Dalam Permendagri tersebut menjelaskan, Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar.

    Aturan itu dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Artinya, masyarakat yang tengah berencana merenovasi rumah juga wajib mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

    Namun bagi renovasi kecil atas rumah tinggal di wilayah Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KepGub DKI No. 76/2000, dimungkinkan untuk mendapatkan Izin Khusus/ Keterangan Membangun. Izin ini diterbitkan oleh Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

    Renovasi yang memerlukan IMB, meliputi;

    • Menambah jumlah kamar tidur
    • Membongkar dinding untuk memperluas ruang
    • Merancang bangunan baru baik di atas maupun di samping
    • Mengubah fasad (tampak muka)

    Sementara menurut Perda No. 7/1991 Pasal 17 ayat 2, pembangunan atau renovasi rumah yang kurang dari 12 meter persegi tidak perlu menggunakan IMB.

    Selain itu, renovasi rumah yang tidak memerlukan IMB juga berlaku untuk kondisi, seperti pekerjaan termasuk dalam kategori pemeliharaan dan perawatan bangunan bersifat biasa. Mendirikan bangunan di halaman belakang yang volumenya tidak lebih dari 12 M2. Membangun bangunan di bawah tanah.

    Perlu diketahui, masing-masing kabupaten maupun provinsi memiliki aturan dan persyaratan sendiri mengenai tata cara permohonan IMB. Pelayanan pembuatannya pun bisa dilakukan baik secara offline atau online.

    Bila menempuh metode online, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) setempat. Semua pendaftaran akan dilakukan melalui  internet dengan mengakses www.dppb.go.id.

    Berbicara biaya pengurusan atau retribusi IMB, juga berbeda-beda di setiap daerah. Besaran biaya pun tergantung pada spesifikasi rumah.

    SANKSI

    IMB kerap dianggap sepele oleh sebagian masyarakat. Padahal, jika ditelusuri pembangunan atau renovasi rumah tidak disertakan IMB, akan ada sanksi yang berlaku dan dinilai cukup memberatkan.

    Pemilik rumah dalam hal ini dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi penghentian sementara, sampai dengan diperolehnya Izin Mendirikan Bangunan. Ancaman ini seperti tertuang dalam Pasal 115 ayat [1] PP 36/2005.

    Baca Juga :
    Barbeque Party di Female Apartement Hadiahnya 1 unit Mobil, Datang Yuk...

    Sementara merujuk Pasal 115 ayat [2] PP 36/2005, pemilik rumah yang tidak mengantongi IMB juga dapat dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

    Selain sanksi administratif, pemilik pun bisa dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun (Pasal 45 ayat [2] UUBG).

    Lalu, bagaimana jika rumah sudah terlanjur direnovasi namun belum ada IMB-nya? Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) UUBG disebutkan bahwa;

    Bangunan yang telah berdiri, tetapi belum memiliki izin pada saat undang-undang ini diberlakukan, maka untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan harus mendapatkan sertifikat laik fungsi berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

    TATA CARA MENGURUS IMB

    IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan, diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.

    IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana kostruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan bersama.

    Bangunan yang dimaksud termasuk rumah tinggal, rumah susun, rumah ibadah, hingga gedung perkantoran. Rumah atau bangunan yang telah ber-IMB memiliki kelebihan dibanding yang tidak ber-IMB, yakni;

    • Bangunan memiliki nilai jual yang tinggi
    • Jaminan Kredit Bank
    • Peningkatan Status Tanah
    • Informasi Peruntukan dan Rencana Jalan
    • Prosedur mengurus IMB via online.

    Kini, pelayanan pembuatan IMB bisa dilakukan secara online atau tidak perlu datang langsung ke kantor Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) setempat. Semua pendaftaran akan dilakukan secara online.

    Pemohon tinggal memilih menu IMB rumah tinggal atau non-rumah tinggal. Setelah itu, masukkan lampiran data berupa gambar bangunan yang dimaksud.

    Pengisian data harus lengkap, karena jika tidak, permohonan akan tertolak. Selanjutnya, pemohon membayar retribusi ke Bank DKI terdekat. Setelah membayar, buktinya dipindai lalu dikirim.

    Sistem IMB online ini diterapkan mulai 1 Februari 2014, dan diharapkan dapat menekan praktik pencaloan yang marak terjadi. Untuk menghindari celah bagi pembuat IMB palsu, verifikasi dokumen akan dilakukan saat pemohon mengambil sertifikat IMB di masing-masing kecamatan, yaitu setelah pemohon selesai membayar retribusi pembuatan IMB.